Wawancara dengan :
Muhammad Ismail Yusanto,
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia
Kisruh yang sedang dipertontonkan Partai Demokrat adalah bukti teranyar bahwa kedaulatan rakyat hanyalah ilusi. Bagaimana dengan jargon demokrasi lainnya seperti suara rakyat suara tuhan? Demokrasi menjamin persamaan di depan hukum? Demokrasi menjamin kebebasan? Demokrasi menjamin kesejahteraan untuk semua? Temukan Jawabannya dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail.Yusanto, berikut petikannya :
Apa yang terbayang di benak Anda ketika Nazaruddin menyatakan bahwa “siapa bilang saat itu yang menang demokrasi, yang menang duit”?
>> Pernyataan ini mengonfirmasikan apa yang selama ini kita yakini, bahwa di negara kita saat ini memang tengah berlangsung politik transaksional. Yaitu pertukaran atau imbal balik antara jabatan politik dan keputusan-keputusan politik dengan uang.
Dan hal itu ternyata terjadi juga di tubuh partai Partai Demokrat, yang dalam kampanyenya dulu mengusung slogan “Katakan Tidak Pada Korupsi” Dukungan untuk Ketua Umum Partai Demokrat pada kongres lalu ternyata diberikan oleh cabang-cabang dengan imbalan sejumlah uang. Jadi betul kata Nazar, pemenangnya adalah duit. Siapa saja yang mampu menebar fulus dialah yang bisa meraih kuasa dengan mulus.
Apakah money politics tersebut merupakan kasuistik atau memang inheren dalam sistem demokrasi?
>> Bila politik transaksional hanya terjadi di satu partai, mungkin benar itu disebut hanya bersifat kasuistik. Tapi faktanya itu terjadi di semua partai. Bahkan juga terjadi di tubuh pemerintahan.
Baik di pusat maupun di daerah, di level legislatif dalam bentuk peraturan perundangan maupun di level eksekutif berupa kebijakan pimpinan pemerintahan, dan di level yudikatif berupa putusan-putusan pengadilan. Semua bisa dibeli dengan uang.
Memang ada satu dua kepala daerah seperti Walikota Solo Joko Widodo, yang dalam Pilkada lalu bisa menang lebih dari 90 persen suara nyaris tanpa mengeluarkan uang karena ia tidak melakukan kampanye apa-apa.
Rekam jejak dialah yang membuat rakyat Solo memilihnya kembali menjadi walikota untuk kedua kali. Tapi ini adalah perkecualian. Umumnya pilkada penuh dengan lumuran fulus. Jadi, money politics itu inheren (tak terpisahkan) dalam sistem demokrasi.
Apa bahayanya?
>> Bahaya paling besar tentu saja adalah berkuasanya kekuatan modal. Dukungan politik, putusan dan kebijakan politik, termasuk putusan pengadilan menjadi tidak bisa berjalan secara obyektif. Semua tergantung ada uangnya atau tidak.
Bila ini dibiarkan, nantinya akan terjadi yang duduk di tampuk pemerintahan adalah mereka yang memiliki modal besar atau orang yang didukung para pemilik modal. Dan ketika memimpin, ia akan lebih berpihak kepada pemilik modal. Kepentingan rakyat dan kebenaran makin tersisih.
Andai sistem demokrasi diterapkan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi money politics, yang mau coba-coba juga langsung ditindak tegas, apakah Anda setuju dengan demokrasi seperti itu?
>> Tetap tidak setuju.
Mengapa?
>> Money politics atau politik transaksional hanyalah salah satu implikasi atau konsekuensi buruk dari demokrasi, tapi penolakan kita bukan hanya didasarkan pada hal itu. Masih ada soal lain yang lebih penting, yakni kenyataan bahwa demokrasi itu meminggirkan kedaulatan Tuhan.
Allah SWT yang semestinya menjadi satu-satunya pihak yang berhak menetapkan hukum, menentukan baik dan buruk serta benar dan salah, telah digeser oleh kedaulatan (wakil) rakyat.
Kalaupun pada beberapa hal, para wakil rakyat itu mengambil hukum Allah SWT (syariah), tetap saja tidak mengubah fakta mengenai pengabaikan terhadap kedaulatan Allah SWT itu, karena mereka mengambil syariah bukan sebagai satu-satunya pilihan, tapi sekadar sebagai salah satu alternatif sumber hukum dalam proses legislasi.
Jadi masalah pokok penolakan terhadap demokrasi itu terletak pada siapa yang berdaulat?
>> Ya, persis.
Meski pengusung demokrasi menyatakan kedaulatan di tangan rakyat, tapi faktanya
sejak demokrasi dicetuskan hingga kini, apakah pernah rakyat benar-benar berdaulat?
>> Kita lihat saja negeri ini. Bila rakyat berdaulat diartikan hak rakyat untuk memilih pemimpin, di masa Orde Baru (wakil) rakyat memilih berdasar paksaan dan rekayasa. Di masa Orde Lama, Presiden Soekarno bahkan bukan dipilih oleh rakyat tapi oleh sebuah panitia kecil.
Di era reformasi agak mending, rakyat bisa memilih secara langsung.Tapi calon yang harus dipilih, ternyata adalah figur-figur yang tidak lepas dari praktek money politics. Walhasil, meski rakyat yang memilih, pemenangnya tetap saja adalah pemilik modal juga karena merekalah yang memungkinkan sang calon maju dalam pemilihan.
Sedangkan bila kedaulatan rakyat diartikan rakyat berhak menetapkan peraturan perundang-undangan, faktanya sangat banyak peraturan perundangan yang justru merugikan rakyat. Contohnya, UU Nomer 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang saat ini tengah diuji materi oleh MK.
Berarti “demokrasi = kedaulatan rakyat” itu hanya ilusi?
>> Ya, hanya ilusi.
Kalau suara rakyat suara tuhan?
>> Apalagi ini. Ini kredo yang lebih ilutif. Ngawur. Mana ada suara rakyat suara Tuhan. Dalam perspektif tauhid, malah bisa jatuh syirik karena menyamakan pendapat makhluq dengan Khaliq.
Dari segi fakta, dalam sistem demokrasi justru banyak sekali lahir peraturan perundangan-undangan atau keputusan politik yang bertentangan dengan ketentuan Tuhan. Ambil contoh, legalisasi UU Perbankan yang berbasis riba. Tuhan yang mana yang dimaksud oleh mayoritas penduduk negeri ini yang Muslim itu bila bukan Allah SWT?
Kalau demokrasi menjamin persamaan di depan hukum?
>> Memang teorinya, dalam demokrasi ada equality before the law (persamaan di muka hukum). Tapi faktanya, justru dalam demokrasi ada mekanisme mekanisme yang membuat persamaan itu tidak terjadi.
Ambil contoh, terhadap rakyat yang diduga melakukan kejahatan, aparat penegak hukum boleh langsung menangkap. Bahkan terduga teroris boleh langsung ditembak. Tapi kalau pejabat negara, bupati, walikota, gubernur, menteri atau anggota DPR, harus ada persetujuan Presiden lebih dulu. Akibatnya, pelaku kejahatan dari kalangan pejabat tidak bisa ditindak dengan cepat.
Demokrasi menjamin kebebasan?
>> Mungkin benar demokrasi menjamin kebebasan, tapi kebebasan di sini lebih banyak terkait perilaku. Sementara bila sudah menyangkut gagasan, pemikiran dan cita-cita, tidak ada lagi kebebasan itu.
Buktinya, di banyak negara yang ngaku demokrasi, pejuang syariah dan khilafah mendapat penindasan luar biasa. Bahkan sekarang ini di negara Barat umat Islam juga tengah mengalami tekanan. Mereka dilarang memakai purdah atau niqab.
Demokrasi menjamin kesejahteraan buat semua?
>> Teorinya, demokrasi menjamin pula persamaan dalam akses ekonomi. Tapi faktanya, para pemilik modal dan mereka yang dekat kepada penguasalah yang paling banyak mendapatkan pembagian kue ekonomi. Akibatnya, yang kaya semakin kaya, sementara kebanyakan rakyat makin tersisih. Terjadilah apa yang disebut ketimpangan kesejahteraan (wealth inequality).
Kalau begitu, berlebihankah bila disimpulkan bahwa demokrasi sebagai sistem ilusif dan kufur?
>> Ya sangat ilusif. Dan karena sejak dari asasnya yang sekuleristik, tolok ukurnya yang bukan lagi halal dan haram, hingga implikasi buruknya sangat bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam, maka tepat sekali demokrasi disebut sistem kufur. Justru sebaliknya sangat berlebihan bila dikatakan demokrasi itu sesuai dengan ajaran Islam.
Banyak kasus besar tertutupi dengan kasus Ahmadiyah. Selain itu, isu pembubaran ormas muncul kembali.
