KPU yang Serampangan

SEBAGAI penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak semata pekerja administratif, tapi juga sekaligus penegak hukum, khususnya penegakan semua aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu. Amatlah disayangkan, dalam dua aspek penting itu KPU kedodoran bahkan semrawut.
Dalam soal ketaatan pada jadwal tahapan pemilu, KPU sejak awal sudah keteteran. Bahkan sudah babak belur ketika menangani data tentang jumlah pemilih, hal utama dan pertama dalam sebuah proses pemilihan umum. Belum lagi tentang pengadaan dan distribusi logistik yang semakin tidak jelas target dan ukurannya.
Target-target administratif itu molor sebagian memang karena rumit dan besar, tetapi sebagian lagi karena etos kerja KPU sendiri. Lihat saja bagaimana pada suatu ketika kantor KPU di Jakarta kosong karena tidak ada satu anggota pun yang berada di tempat. Sebagian bepergian ke daerah untuk urusan yang tidak ada kaitan dengan tugas KPU, sebagian lagi ramai-ramai ke luar negeri. Lanjutkan membaca “KPU yang Serampangan”