Hijrah Menuju Sistem Islam

Ibn Rajab al-Hanbali dalam Fath al-Bârî menjelaskan, asal dari hijrah adalah meninggalkan dan menjauhi keburukan untuk mencari, mencintai dan mendapatkan kebaikan. Hijrah dalam as-Sunnah secara mutlak dimaknai: meninggalkan negeri syirik (kufur) menuju Dâr al-Islâm karena ingin mempelajari dan mengamalkan Islam. Jadi, hijrah yang sempurna (hakiki) adalah meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Swt., termasuk meninggalkan negeri syirik (kufur) menuju Dâr al-Islâm.

Para fukaha mendefinisikan hijrah sebagai: keluar dari darul kufur menuju Darul Islam. (An-Nabhani, Asy-Syakhsiyyah al-Islâmiyyah, II/276). Darul Islam adalah suatu wilayah (negara) yang menerapkan syariah Islam secara total dalam segala aspek kehidupan dan keamanannya secara penuh berada di tangan kaum Muslim. Sebaliknya, darul kufur adalah wilayah (negara) yang tidak menerapkan syariah Islam dan keamanannya tidak di tangan kaum Muslim, sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam.

Definisi hijrah semacam ini diambil dari fakta hijrah Nabi saw. sendiri dari Makkah (yang saat itu merupakan darul kufur) ke Madinah (yang kemudian menjadi Darul Islam). Artinya, Rasulullah berpindah dari satu negeri yang menerapkan sistem Jahiliah ke negeri yang kemudian menerapkan sistem Islam. Hijrah semacam inilah yang seharusnya juga dilakukan kembali oleh kaum Muslim saat ini, sesuai dengan hakikat hijrah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para Sahabat. Caranya adalah dengan mengubah negeri-negeri kaum Muslim yang saat ini bersandar pada sistem sekular menjadi sebuah institusi negara—yakni Daulah Khilafah Islamiyah—yang menjalankan sistem hukum yang berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.

Dari penjelasan di atas, umat Islam di seluruh dunia saat ini dituntut untuk menanggalkan sistem Kapitalisme global yang telah secara sistematis memiskinkan umat manusia, termasuk umat Islam. Negeri-negeri Islam menjadi target eksploitasi negara-negara besar kapitalis. Melalui cakar-cakar lembaga-lembaga moneter internasional seperti IMF dan bank Dunia, negara-negara kapitalis mengeruk kekayaan alam negeri-negeri Muslim. Di Indonesia, perusahaan tambang minyak 90% dikuasai asing. Walhasil, negeri-negeri Muslim kaya-raya, ironisnya rakyatnya hidup dalam kemiskinan.

Bukan hanya itu, adanya krisis finansial global akibat bobroknya sistem ekonomi kapitalis telah memaksa manusia sedunia untuk menanggung ’getahnya’. Saat ini dunia mengalami guncangan kuat. PHK massal terjadi. Pabrik-pabrik banyak yang gulung tikar. Ujungnya, terjadi depresi sosial massal dan meningkatnya penyakit masyarakat.

Umat Islam juga harus menanggalkan sistem demokrasi yang diadopsi oleh hampir semua negeri-negeri Islam. Alih-alih memberikan kebaikan dan kemajuan, demokrasi malah menjadi alat penjajahan. Demokrasi justru menimbulkan kesengsaraan. Bukti nyata adalah Indonesia. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang paling demokratis. Di Indonesia rata-rata setiap 2 hari sekali ada pemilihan umum langsung. Ironisnya, bukan kesejahteraan yang didapat. Uang triliunan rupiah terhambur dengan sia-sia. Ada yang berpendapat, inilah cost yang harus dibayar agar demokrasi bisa berjalan dengan benar.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Konflik horisontal antar pendukung partai dan calon bupati/walikota/gubernur dan presiden sering tidak bisa terhindarkan atas nama memperjuangkan demokrasi. Sudah banyak gedung perkantoran, kendaraan, mobil bahkan nyawa melayang akibat konflik ini. Apakah ini juga disebut sebagai cost demokrasi? Jika demikian, sungguh sangat berlebihan dan terlalu mahal. Apalagi hasilnya tidak ada. Rakyat tetap saja miskin. Akhirnya, wajar jika saat ini masyarakat mulai bersikap acuh dan masa bodoh. Golput marak di mana-mana. Lanjutkan membaca “Hijrah Menuju Sistem Islam”

Iklan