Metode Pemilihan, Penetapan, dan Pemberhentian Khalifah

 Dalam setiap sistem pemerintahan, terdapat metode dan mekanisme dalam suksesi kepemimpinan. Metode tersebut erat kaitannya dengan konsep kedaulatan (al-siyâdah) dan kekuasaan (al-sulthân). Kedaulatan berkaitan dengan otoritas pembuat hukum yang harus ditaati seluruh warga negara. Sedangkan kekuasaan berkenaan dengan pihak yang menjadi pelaksana dan penegak hukum.

Dalam sistem kerajaan misalnya, raja menjadi pemegang kedaulatan dan kekuasaan sekaligus. Dialah yang memiliki otoritas sebagai pembuat hukum sekaligus penentu siapa yang menjadi penggantinya. Dalam hal ini, raja mengangkat ‘putra mahkota’, yang biasanya berasal dari keturunannya.

Sedangkan dalam sistem republik pemegang kedaulatan dan kekuasaan adalah rakyat. Konsekuensinya, semua hukum dan undang-undang menjadi otoritas parlemen yang dianggap menjadi representasi rakyat. Rakyat pula yang berhak memilih presiden atau kepala negaranya. Pemilihan itu bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat, bisa juga oleh parlemen. Lanjutkan membaca “Metode Pemilihan, Penetapan, dan Pemberhentian Khalifah”

Iklan

Catatan Atas Buku Ilusi Negara Islam

Sebuah buku dengan judul Ilusi Negara Islam diterbitkan The Wahid Institute yang bekerjasama dengan Maarif Institute dan Gerakan Bhineka Tunggal Ika. Buku yang disponsori oleh LibForAll Fondation tersebut didasarkan pada hasil riset pustaka dan lapangan yang meneropong ekspansi gerakan Islam yang diistilahkan dengan Islam transnasional di Indonesia.

Motif

Buku setebal 322 halaman tersebut secara jelas ditujukan untuk menghentikan laju perkembangan pengaruh gerakan Islam yang diistilahkan dalam buku itu dengan Islam Transnasional yaitu organisasi atau kelompok-kelompok keagamaan yang mengusung ide-ide Wahabi-Ikhwanul Muslimin di Indonesia seperti Wahabi, PKS dan Hizbut Tahrir. Lanjutkan membaca “Catatan Atas Buku Ilusi Negara Islam”

Bungkamnya Penguasa Sekuler Negeri Islam terhadap Genosida China Terhadap Muslim Uighur Adalah Pengkhianatan Terhadap Umat

Sebuah pembantaian missal (genosida) baru dilakukan oleh pihak berwenang China terhadap kaum Muslim Uighur di wilayah mereka sendiri yang diduduki China, yang dikenal sebagai Turkistan Timur. Sementara China menyebutnya dengan nama Xinjiang, yang berarti blok baru. Pembantaian itu mengakibatkan lebih dari seratus enam pulum Muslim meninggal. Sementara menurut warga Uighur akibat dari pembantaian itu hampir empat ratus Muslim meninggal, ratusan menderita luka-luka, dan ratusan lagi ditangkap.

 

Pemerintah China tidak cukup hanya menduduki Turkistan Timur dan menggabungkannya menjadi bagian dari China, tetapi ia mengubah bentuk penjajahannya menjadi penjajahan kependudukan, di mana ia memindahkan sekitar delapan juta bangsa China dari keturunan Han yang merupakan suku terbesar ke Turkistan Timur. Selanjutnya mereka diberi jabatan tinggi dan kekuasaan penuh. Sementara penduduk asli dijadikan penduduk kelas dua yang dipekerjakan sebagai pegawai rendahan, dan pekerja kasar untuk memperoleh penghidupannya. Lanjutkan membaca “Bungkamnya Penguasa Sekuler Negeri Islam terhadap Genosida China Terhadap Muslim Uighur Adalah Pengkhianatan Terhadap Umat”

Masa Depan Korupsi di Indonesia

Korupsi saat ini telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Apalagi di negeri ini, korupsi boleh dikatakan telah berlangsung secara sistemik dan mendarah daging. Karena itu, tentu diperlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya.

Ada harapan besar saat ditetapkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan UU No. 20 tahun 2001. Berdasarkan UU tersebut lalu disahkan UU No. 30 tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak saat itu penanganan korupsi dilakukan dalam dua jalur yang berbeda. Jalur pertama ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan; kasusnya diadili oleh pengadilan umum, yaitu di Pengadilan Negeri. Jalur kedua ditangani oleh KPK; biasanya adalah korupsi kelas kakap, yaitu minimal merugikan negara 1 miliar rupiah dan kasusnya diadili di Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor sendiri dibentuk berdasarkan pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Lanjutkan membaca “Masa Depan Korupsi di Indonesia”