Ismail Yusanto: Boediono Tidak Akan Berani Ngomong Begitu!

Muhammad Ismail Yusanto

Tim Sukses SBY Berboedi berkali-kali menyatakan bahwa Boediono itu bukan ekonom neoliberal dengan alasan dia membolehkan perbankan syariah. Benarkah, bila welcome terhadap perbankan syariah bisa disebut ekonom yang tidak neolib? Umat jangan mau dibohongi. Untuk itulah wartawan mediaumat.com Joko Prasetyo mewawancarai Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto, Selasa (23/6) sore di Jakarta. Berikut petikannya.

Apa benar UU perbankan syariah atau kebijakan yang terkait dengan bank syariah itu merupakan peran besar Boediono?

Kalaulah umpamanya benar bahwa Boediono berperan besar dalam hal itu tetap saja itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menangkis bahwa Boediono itu bukan neolib.

Keberadaan bank syariah mencerminkan bahwa Indonesia tidak menerapkan ekonomi neolib?

Perbankan syariah adalah salah satu instrument dari sistem moneter yang berlaku di Indonesia yang menerapkan sistem ekonomi neolib ini. Sehingga keberadaan perbankan syariah itu tidak mempengaruhi apa-apa terhadap kebijakan moneter secara umum.

Apalagi, volume bisnis bank syariah di Indonesia itu masih di bawah 3%. Jadi masih sangat kecil bila dibanding dengan skala usaha perbankan konvensional yang 97%. Sehingga perbankan syariah itu tidak mempengaruhi postur terhadap perbankan Indonesia. Lanjutkan membaca “Ismail Yusanto: Boediono Tidak Akan Berani Ngomong Begitu!”

Iklan

Memilih yang Terbaik diantara Yang Buruk

“Memang tidak ada yang ideal, semuanya buruk, tapi paling tidak kita memilih presiden yang terbaik diantara yang buruk”, ujar sang pengamat politik nasional yang sedang naik daun dalam sebuah forum diskusi. Argumentasi seperti ini juga cukup popular dikalangan gerakan Islam. Dalam bahasa kaedah ushul dikenal dengan ahwanusy-syarrain atau akhofudh-dhororoin : mencari syar’(keburukan) yang lebih ringan atau yang dhoror(bahaya)nya lebih ringan.

Kita tentu setuju bahwa dalam Islam terhadap kewajiban untuk mengangkat Imam (kepala Negara). Jangankah kepala Negara , tiga orang yang melakukan perjalanan (safar) harus ada seorang yang diangkat menjadi amir (pemimpin), apalagi ini urusan masyarakat yang lebih banyak dan lebih kompleks.

Namun, kewajiban mengangkat kepala Negara, bukanlah sekedar adanya pemimpin. Tapi juga berhubungan dengan sistem apa yang akan diterakan oleh sang kepala Negara. Imam (Kepala Negara) diangkat untuk mengurus urusan kaum muslim baik urusan dunia maupun agama. Dan kaum muslim diurus bukan dengan sembarang hukum, tapi wajib dengan hukum Allah SWT. Karena itu kewajiban mengangkat pemimpin tidak bisa dipisahkan dengan sistem yang dijalankan sang pemimpin. Umat Islam wajib memilih pemimpin tentunya pemimpin yang akan menjalankan syariah Islam , bukan yang hukum lain.

Lanjutkan membaca “Memilih yang Terbaik diantara Yang Buruk”