KPU yang Serampangan

SEBAGAI penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak semata pekerja administratif, tapi juga sekaligus penegak hukum, khususnya penegakan semua aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu. Amatlah disayangkan, dalam dua aspek penting itu KPU kedodoran bahkan semrawut.
Dalam soal ketaatan pada jadwal tahapan pemilu, KPU sejak awal sudah keteteran. Bahkan sudah babak belur ketika menangani data tentang jumlah pemilih, hal utama dan pertama dalam sebuah proses pemilihan umum. Belum lagi tentang pengadaan dan distribusi logistik yang semakin tidak jelas target dan ukurannya.
Target-target administratif itu molor sebagian memang karena rumit dan besar, tetapi sebagian lagi karena etos kerja KPU sendiri. Lihat saja bagaimana pada suatu ketika kantor KPU di Jakarta kosong karena tidak ada satu anggota pun yang berada di tempat. Sebagian bepergian ke daerah untuk urusan yang tidak ada kaitan dengan tugas KPU, sebagian lagi ramai-ramai ke luar negeri.
Sekarang KPU memamerkan lagi inkonsistensi sikap dalam fungsinya sebagai benteng ketaatan terhadap Undang-Undang Pemilu. Senin (24/11), KPU mengubah angka daftar pemilih tetap yang sudah disahkan KPU sendiri sebulan yang lalu.
Padahal yang semula dimaafkan hanya perubahan DPT dari Papua Barat dan luar negeri, yang belum lengkap ketika DPT nasional diumumkan bulan lalu. Pada perubahan kemarin KPU melabrak lagi angka DPT di beberapa kabupaten dan provinsi. Di Bali (Kabupaten Karangasem), penurunan jumlah DPT lebih dari 50%. Penurunan yang juga signifikan terjadi di Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe Selatan dan Buton).
Bisa saja pengubahan DPT itu dilakukan karena kondisi faktual pemilih di tempat-tempat itu memang berubah. Akan tetapi, sebagai penegak hukum pemilu, KPU sepatutnyalah tidak mengubahnya dengan cara gampangan seperti itu. Karena pengubahan itu tidak semata koreksi, tapi juga pelanggaran undang-undang.
DPT yang telah diumumkan adalah angka yang sah dan mengikat. Legitimasinya kuat dan harus dipatuhi.
Kalau ternyata DPT salah, solusinya tidak cuma mengubahnya seperti menghapus tulisan di papan. Tetapi harus ditelusuri melalui ketekunan administratif dan konsekuensi hukum yang menyertai mengapa semua itu terjadi. Mengapa ketika meneliti daftar pemilih sementara KPU tidak cerdas dan cermat? Kesalahan pada tahap ini haruslah menimbulkan akibat hukum pada KPU juga.
Kalau tidak ada akibat hukum yang dipikul KPU, lembaga ini akan menjadi perusak. Bukan hanya perusak pada proses dan kerja administratif, melainkan juga perusak kepatuhan hukum.
Memang, tidak adil menimpakan kesemrawutan data pemilih hanya kepada KPU. Kesemrawutan itu berinduk pada sistem administrasi kependudukan nasional yang tidak pernah dan tidak juga beres sampai saat ini. Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam soal administrasi kependudukan ini.
Lihat saja bagaimana data orang miskin, misalnya, yang berbeda antara satu instansi dan instansi lainnya. Single national identity yang didengungkan dari waktu ke waktu tidak pernah jelas sampai saat ini.
Alangkah sedihnya….
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s