Popularitas Murahan di DPR

DPR terus mempertontonkan diri sebagai lembaga yang doyan hura-hura. Gedung DPR yang sudah megah itu kembali direnovasi dengan dana miliaran rupiah.
Hebatnya lagi, ketika kritik publik muncul bertubi-tubi, anggota dewan berlomba-lomba tampil bak pahlawan kesiangan dengan mengusung slogan menolak renovasi.
Padahal usulan renovasi itu sudah ada sejak Februari silam dan telah disetujui baik oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR maupun dalam rapat paripurna pengesahan APBN.
Renovasi itu sendiri sudah dimulai pekan lalu. Proyek itu mencakup pembenahan ruang kerja, penggantian lantai toilet, pembangunan 10 ruang kerja baru, dan pengadaan furnitur yang menghabiskan dana Rp33,4 miliar.
Gagasan renovasi itu sebelumnya bahkan lebih gila. Semula akan dibangun dua menara megah di sisi utara dan selatan dengan jalan penghubung seperti menara Petronas di Malaysia. Dananya diperkirakan sekitar Rp1 triliun. Namun, gagasan pembangunan menara itu urung dilaksanakan.
Membangun Gedung DPR semegah apa pun dalam perspektif tertentu sebenarnya bukan persoalan. Kemegahan dan kemewahan sebuah gedung negara bisa menjadi simbol kemakmuran negara tersebut.
Persoalannya, sudahkah negara ini tergolong negara makmur? Seandainya negara ini ada yang mengklaim tergolong negara makmur, sudahkah rakyat menikmati kemakmuran itu? Jawabannya jelas tidak. Yang sudah mencicipi kemakmuran itu baru sebatas pejabat negara, termasuk mereka yang disebut anggota DPR, yang berkantor di Senayan. Bukan rakyat.
Itulah sebabnya, renovasi Gedung DPR bukan hanya tidak tepat waktu, melainkan juga tidak tepat sasaran. Di tengah krisis global, lesunya perekonomian nasional, munculnya berbagai bencana alam, anggaran untuk renovasi jelas jauh dari kategori prioritas.
Mental ada proyek ada rezeki masih begitu kental di DPR. Yang lebih memalukan kini muncul pahlawan-pahlawan kesiangan di Senayan. Mereka melontarkan penolakan terhadap renovasi tersebut.
Padahal justru sikap mereka itu kian mempertegas perilaku para anggota dewan yang sebenarnya. Hipokrit dan bunglon. Ketika publik deras mengkritik renovasi, mereka juga bersikap sama seperti publik.
Mereka tampil seakan-akan menyuarakan kepentingan publik yang menolak renovasi. Tujuannya tentu agar mereka dinilai dan dilihat sebagai pembela rakyat.
Dengan perilaku demikian, mereka justru membuka kedok sendiri. Publik tahu bahwa mereka sekadar mencari popularitas murahan.
Politik bunglon anggota dewan itu sudah berlangsung sejak lama. Setiap muncul persoalan yang menjadi sorotan publik, acap kali pula anggota dewan tampil sebagai pembela rakyat. Bahkan dengan embel-embel ancaman pembuatan hak angket atau pansus, yang kemudian hilang tidak berbekas.
DPR hasil Pemilu 2004 memang menyedihkan. Dan jangan harap dengan kesadaran sendiri mereka akan berhenti hipokrit, berhenti korupsi, berhenti menjadi pahlawan kesiangan.
Yang harus menghentikannya adalah rakyat. Yaitu jangan pilih mereka pada Pemilu 2009.

Di Sunting Dari http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDQ5MzE=

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s