Kisruh yang sedang dipertontonkan Partai Demokrat adalah bukti teranyar bahwa kedaulatan rakyat hanyalah ilusi. Bagaimana dengan jargon demokrasi lainnya seperti suara rakyat suara tuhan? Demokrasi menjamin persamaan di depan hukum? Demokrasi menjamin kebebasan? Demokrasi menjamin kesejahteraan untuk semua? Temukan Jawabannya dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail.Yusanto, berikut petikannya :

Apa yang terbayang di benak Anda ketika Nazaruddin menyatakan bahwa “siapa bilang saat itu yang menang demokrasi, yang menang duit”?
>> Pernyataan ini mengonfirmasikan apa yang selama ini kita yakini, bahwa di negara kita saat ini memang tengah berlangsung politik transaksional. Yaitu pertukaran atau imbal balik antara jabatan politik dan keputusan-keputusan politik dengan uang.
Dan hal itu ternyata terjadi juga di tubuh partai Partai Demokrat, yang dalam kampanyenya dulu mengusung slogan “Katakan Tidak Pada Korupsi” Dukungan untuk Ketua Umum Partai Demokrat pada kongres lalu ternyata diberikan oleh cabang-cabang dengan imbalan sejumlah uang. Jadi betul kata Nazar, pemenangnya adalah duit. Siapa saja yang mampu menebar fulus dialah yang bisa meraih kuasa dengan mulus.

Apakah money politics tersebut merupakan kasuistik atau memang inheren dalam sistem demokrasi?
>> Bila politik transaksional hanya terjadi di satu partai, mungkin benar itu disebut hanya bersifat kasuistik. Tapi faktanya itu terjadi di semua partai. Bahkan juga terjadi di tubuh pemerintahan.
Baik di pusat maupun di daerah, di level legislatif dalam bentuk peraturan perundangan maupun di level eksekutif berupa kebijakan pimpinan pemerintahan, dan di level yudikatif berupa putusan-putusan pengadilan. Semua bisa dibeli dengan uang.
Memang ada satu dua kepala daerah seperti Walikota Solo Joko Widodo, yang dalam Pilkada lalu bisa menang lebih dari 90 persen suara nyaris tanpa mengeluarkan uang karena ia tidak melakukan kampanye apa-apa.
Rekam jejak dialah yang membuat rakyat Solo memilihnya kembali menjadi walikota untuk kedua kali. Tapi ini adalah perkecualian. Umumnya pilkada penuh dengan lumuran fulus. Jadi, money politics itu inheren (tak terpisahkan) dalam sistem demokrasi.

Apa bahayanya?
>> Bahaya paling besar tentu saja adalah berkuasanya kekuatan modal. Dukungan politik, putusan dan kebijakan politik, termasuk putusan pengadilan menjadi tidak bisa berjalan secara obyektif. Semua tergantung ada uangnya atau tidak.
Bila ini dibiarkan, nantinya akan terjadi yang duduk di tampuk pemerintahan adalah mereka yang memiliki modal besar atau orang yang didukung para pemilik modal. Dan ketika memimpin, ia akan lebih berpihak kepada pemilik modal. Kepentingan rakyat dan kebenaran makin tersisih.

Andai sistem demokrasi diterapkan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi money politics, yang mau coba-coba juga langsung ditindak tegas, apakah Anda setuju dengan demokrasi seperti itu?
>> Tetap tidak setuju.

Mengapa?
>> Money politics atau politik transaksional hanyalah salah satu implikasi atau konsekuensi buruk dari demokrasi, tapi penolakan kita bukan hanya didasarkan pada hal itu. Masih ada soal lain yang lebih penting, yakni kenyataan bahwa demokrasi itu meminggirkan kedaulatan Tuhan.
Allah SWT yang semestinya menjadi satu-satunya pihak yang berhak menetapkan hukum, menentukan baik dan buruk serta benar dan salah, telah digeser oleh kedaulatan (wakil) rakyat.
Kalaupun pada beberapa hal, para wakil rakyat itu mengambil hukum Allah SWT (syariah), tetap saja tidak mengubah fakta mengenai pengabaikan terhadap kedaulatan Allah SWT itu, karena mereka mengambil syariah bukan sebagai satu-satunya pilihan, tapi sekadar sebagai salah satu alternatif sumber hukum dalam proses legislasi.

Jadi masalah pokok penolakan terhadap demokrasi itu terletak pada siapa yang berdaulat?
>> Ya, persis.

Meski pengusung demokrasi menyatakan kedaulatan di tangan rakyat, tapi faktanya
sejak demokrasi dicetuskan hingga kini, apakah pernah rakyat benar-benar berdaulat?
>> Kita lihat saja negeri ini. Bila rakyat berdaulat diartikan hak rakyat untuk memilih pemimpin, di masa Orde Baru (wakil) rakyat memilih berdasar paksaan dan rekayasa. Di masa Orde Lama, Presiden Soekarno bahkan bukan dipilih oleh rakyat tapi oleh sebuah panitia kecil.
Di era reformasi agak mending, rakyat bisa memilih secara langsung.Tapi calon yang harus dipilih, ternyata adalah figur-figur yang tidak lepas dari praktek money politics. Walhasil, meski rakyat yang memilih, pemenangnya tetap saja adalah pemilik modal juga karena merekalah yang memungkinkan sang calon maju dalam pemilihan.
Sedangkan bila kedaulatan rakyat diartikan rakyat berhak menetapkan peraturan perundang-undangan, faktanya sangat banyak peraturan perundangan yang justru merugikan rakyat. Contohnya, UU Nomer 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang saat ini tengah diuji materi oleh MK.

Berarti “demokrasi = kedaulatan rakyat” itu hanya ilusi?
>> Ya, hanya ilusi.

Kalau suara rakyat suara tuhan?
>> Apalagi ini. Ini kredo yang lebih ilutif. Ngawur. Mana ada suara rakyat suara Tuhan. Dalam perspektif tauhid, malah bisa jatuh syirik karena menyamakan pendapat makhluq dengan Khaliq.
Dari segi fakta, dalam sistem demokrasi justru banyak sekali lahir peraturan perundangan-undangan atau keputusan politik yang bertentangan dengan ketentuan Tuhan. Ambil contoh, legalisasi UU Perbankan yang berbasis riba. Tuhan yang mana yang dimaksud oleh mayoritas penduduk negeri ini yang Muslim itu bila bukan Allah SWT?

Kalau demokrasi menjamin persamaan di depan hukum?
>> Memang teorinya, dalam demokrasi ada equality before the law (persamaan di muka hukum). Tapi faktanya, justru dalam demokrasi ada mekanisme mekanisme yang membuat persamaan itu tidak terjadi.
Ambil contoh, terhadap rakyat yang diduga melakukan kejahatan, aparat penegak hukum boleh langsung menangkap. Bahkan terduga teroris boleh langsung ditembak. Tapi kalau pejabat negara, bupati, walikota, gubernur, menteri atau anggota DPR, harus ada persetujuan Presiden lebih dulu. Akibatnya, pelaku kejahatan dari kalangan pejabat tidak bisa ditindak dengan cepat.

Demokrasi menjamin kebebasan?
>> Mungkin benar demokrasi menjamin kebebasan, tapi kebebasan di sini lebih banyak terkait perilaku. Sementara bila sudah menyangkut gagasan, pemikiran dan cita-cita, tidak ada lagi kebebasan itu.
Buktinya, di banyak negara yang ngaku demokrasi, pejuang syariah dan khilafah mendapat penindasan luar biasa. Bahkan sekarang ini di negara Barat umat Islam juga tengah mengalami tekanan. Mereka dilarang memakai purdah atau niqab.

Demokrasi menjamin kesejahteraan buat semua?
>> Teorinya, demokrasi menjamin pula persamaan dalam akses ekonomi. Tapi faktanya, para pemilik modal dan mereka yang dekat kepada penguasalah yang paling banyak mendapatkan pembagian kue ekonomi. Akibatnya, yang kaya semakin kaya, sementara kebanyakan rakyat makin tersisih. Terjadilah apa yang disebut ketimpangan kesejahteraan (wealth inequality).

Kalau begitu, berlebihankah bila disimpulkan bahwa demokrasi sebagai sistem ilusif dan kufur?
>> Ya sangat ilusif. Dan karena sejak dari asasnya yang sekuleristik, tolok ukurnya yang bukan lagi halal dan haram, hingga implikasi buruknya sangat bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam, maka tepat sekali demokrasi disebut sistem kufur. Justru sebaliknya sangat berlebihan bila dikatakan demokrasi itu sesuai dengan ajaran Islam.

«قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانَ شَهْرٌ مَبَارَكٌ اِفْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ الجَنَّةِ وَ تُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الجَحِيْمِ وَ تُغَلُّ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرُ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»

Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan keberkahan. Allah telah mewajibkan kalian shaum di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu surga di buka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Di bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan (HR an-Nasa’i dan al-Baihaqi).

Layaknya kedatangan ‘tamu agung’, seorang Muslim yang cerdas tentu akan melakukan persiapan yang optimal-dengan mempersiapkan bekal iman, ilmu maupun amal shalih-untuk menyambutnya. Tentu amat mengherankan jika kedatangan sesuatu yang agung hanya disambut dengan persiapan ala kadarnya, dengan sambutan biasa-biasa saja, tanpa ekspresi kegembiraan sama sekali.

Puasa di Tengah Himpitan Banyak Persoalan

Namun sayang, ibadah shaum Ramadhan yang dilaksanakan kaum Muslim, hingga Ramadhan tahun ini, belum beranjak dari kungkungan banyak persoalan (persoalan ekonomi, pendidikan, politik, pemerintahan, dll) yang sering merampas kegembiraan kaum Muslim dalam menyambut sekaligus mengisi bulan Ramadhan.

Di bidang ekonomi, saat ini masyarakat dibebani kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya beras. Selain karena permintaan yang meningkat menjelang Ramadhan, serangan hama, buruknya tata niaga dan insfrastuktur distribusi dan aksi spekulan; kenaikan tersebut utamanya disebabkan oleh kegagalan kebijakan Pemerintah di bidang pertanian. Dengan kebijakan Pemerintah saat ini, petani menanggung lebih dari 71% biaya produksi (Kompas, 26/7/2011). Dengan biaya produksi amat tinggi, wajar jika harga jual beras di pasaran pun sangat tinggi. Ujung-ujungnya, yang susah adalah rakyat secara umum.

Di sisi lain, wacana kenaikan BBM terus digulirkan. Boleh jadi, setelah Lebaran, kenaikan BBM sangat mungkin direalisaikan mengingat Pemerintah memang telah menjadikan pengurangan subsidi (khususnya BBM dan Listrik) sebagai bagian dari kebijakan ekonominya yang pro pasar (liberal). Wapres Boediono mengatakan, “Sedang digarap Menko Perekonomian rencana tiga tahun ke depan, akan ada pengurangan subsidi BBM dan listrik secara bertahap.” (Republika, 26/7/2011).

Di bidang pendidikan, persoalannya tak kalah menyakitkan. Di jenjang pendidikan tinggi, perguruan tinggi rata-rata memasang ‘tarif’ biaya masuk jutaan hingga ratusan juta rupiah. Inilah negeri dimana selain orang kaya “dilarang” bersekolah tinggi. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah kondisinya tak jauh berbeda. Meski ada uang BOS, banyak orangtua siswa yang tidak bisa membelikan untuk anaknya yang duduk di SD/SMP buku, seragam sekolah, iuran bulanan, apalagi uang pangkal. Tidak aneh jika tahun ini saja 4,7 juta siswa SD dan SMP yang tergolong miskin terancam putus sekolah (lihat, Republika, 26/7/2011).

Di bidang politik, korupsi tetap menjadi isu dominan. Terakhir adalah kasus Nazaruddin yang notabene petinggi partai berkuasa, Partai Demokrat. Kasus Nazaruddin hanyalah puncak dari tumpukan kasus korupsi yang melibatkan para pejabat dan wakil rakyat di negeri ini. Ketua KPK Busyro Muqodas mengatakan bahwa saat ini ada 158 pejabat (150 pejabat daerah dan 8 gubernur) yang tersangkut berbagai masalah, dan kini menunggu izin dari Presiden untuk diperiksa KPK (Repulika.co.id, 6/5). Fungsional Humas KPK Irsyad Prakarsa juga menyatakan bahwa selama 2011 ini saja KPK berhasil menjerat 20 kepala daerah baik gubernur, bupati atau walikota yang terlibat korupsi (metrotvnews.com, 16/7).

Di bidang pemerintahan, alokasi APBN dari dulu tidak berubah. Yaitu 60% untuk biaya rutin seperti gaji pegawai, pejabat negara, pejabat pemerintah, perjalanan, ATK, perkantoran, dsb; 20% untuk nyicil hutang dan bunganya; dan 20 % untuk pembangunan. APBD pun tak berbeda. APBD 2011 rata-rata paling besar untuk gaji pegawai. Sebanyak 124 dari 526 kabupaten/kota anggaran belanja pegawai di atas 60% sementara belanja modalnya hanya 1-15 %. (lihat, Republika, 5/7).

Islam atau Sekularisme?

Semua itu hanyalah secuil masalah yang membelit bangsa ini. Sudah berkali-kali ditegaskan, bahwa pangkal dari semua persoalan yang membelit bangsa ini tidak lain adalah sekularisme, yakni pengabaian agama (Islam) dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pemerintah keukeuh menjadikan sekularisme sebagai asas untuk mengelola negeri ini. Padahal sekularismelah yang melahirkan sistem Kapitalisme-liberal yang diterapkan oleh negara saat ini, yang justru menjadi biang segala persoalan yang membelit bangsa ini. Sebaliknya, hingga saat ini, Pemerintah tetap enggan menerapkan syariah Islam secara kaffah untuk mengelola negeri ini. Maka dari itu, wajarlah jika negeri ini tidak pernah lepas dari kungkungan kesempitan hidup dalam berbagai aspeknya, karena akar persoalannya-yakni sekularisme-tetap dipelihara dengan baik. Mahabenar Allah SWT yang berfirman:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾

Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (al-Quran), bagi dia kehidupan yang sempit, dan dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat nanti dalam keadaan buta (TQS Thaha [20]: 124).

Sejatinya sekularisme itu sudah sejak lama seharusnya dicampakkan. Sebaliknya, sudah sejak lama pula seharusnya diterapkan hukum-hukum syariah yang pasti akan mendatangkan keberkahan bagi bangsa ini. Apalagi penerapan hukum-hukum Allah SWT merupakan bukti nyata ketakwaan. Itu jika umat terutama penguasa negeri ini percaya dan yakin dengan firman Allah SWT:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Jika saja penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami). Karena itu, Kami menyiksa mereka akibat perilaku yang mereka lakukan itu. (TQS al-A’raf [7]: 96).

Puasa dan Takwa

Ibadah puasa Ramadhan ini pada akhirnya memang diharapkan dapat mewujudkan ketakwaaan pada diri setiap Muslim:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa (TQS al-Baqarah [2]: 183).

Menurut al-Jazairi, frasa “agar kalian bertakwa” bermakna: agar dengan shaum itu Allah SWT mempersiapkan kalian untuk bisa menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya (Al-Jazairi, I/80).

Jika ‘buah’ dari puasa adalah takwa, tentu idealnya kaum Muslim menjadi orang-orang yang taat kepada Allah SWT tidak hanya pada bulan Ramadhan saja; juga tidak hanya dalam tataran ritual dan individual semata. Ketakwaan kaum Muslim sejatinya terlihat juga di luar bulan Ramadhan sepanjang tahun, juga dalam seluruh aspek kehidupan mereka.

Sayang, faktanya yang terjadi malah sebaliknya. Setelah Ramadhan, sekularisme (pengabaian agama [syariah Islam] dari kehidupan) tetap mendominasi kehidupan kaum Muslim. Setelah Ramadhan, tak ada dorongan dari kebanyakan kaum Muslim, khususnya para penguasanya, untuk bersegera menegakkan hukum-hukum Allah SWT secara formal dalam segala aspek kehidupan melalui institusi negara. Bahkan di antara mereka ada yang tetap dalam keyakinannya, bahwa hukum-hukum Islam tidak perlu dilembagakan dalam negara, yang penting subtansinya. Anehnya, pemahaman seperti ini juga menjadi keyakinan sebagian tokoh-tokoh umat Islam. Keyakinan semacam ini hanya menunjukkan satu hal: mereka seolah ridha dengan hukum-hukum sekular yang ada (yang nyata-nyata kufur) dan seperti keberatan jika hukum-hukum Islam diterapkan secara total oleh negara dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Padahal Allah SWT tegas menyatakan bahwa siapapun yang berhukum dengan selain hukum Allah SWT bisa bertatus kafir, zalim atau fasik (Lihat: QS al-Maidah [5]: 44, 45, 47).

Karena itu, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang kafir, zalim atau fasik maka tentu kita harus segera menegakkan semua hukum-hukum Allah SWT melalui institusi negara. Sebab, hanya melalui institusi negaralah hukum-hukum Islam dalam seluruh aspek-ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, peradilan, keamanan, dll-dapat benar-benar ditegakkan.

Karena itu pula, hendaknya seluruh kaum Muslim, khususnya di negeri ini, menjadikan Ramadhan kali ini sebagai momentum untuk segera mengubur sekularisme, kemudian menggantinya dengan menerapkan syariah Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan melalui institusi negara, yakni Khilafah ar-Rasyidah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah. Itulah wujud ketakwaan hakiki. Itulah yang menunjukkan bahwa kita benar-benar sukses menjalani puasa sepanjang bulan Ramadhan. Itu pula yang menunjukkan bahwa kita adalah Muslim yang cerdas!

WalLâhu a’lam bi ash-shawâb. []

(dengan mencantumkan foto Presiden saya di sini bukan berarti SBY adalah musuh yg saya maksud, saya hanya ingin menjelaskan bagaimana saat ini negara kita tercinta, Indonesia benar-benar menjadi boneka Amerika Serikat, dan Presidennya tak lagi memiliki kekuasaan untuk membela rakyat…)

Ini adalah catatan kedua saya tentang Penipuan Isu Pemanasan Global, hubungannya dengan Program Depopulasi dan mengapa Indonesia menjadi salah satu sasaran program ini.

Catatan ini juga saya angkat di buku kedua saya, NOVUS ORDO SECLORUM dan buku keempat yang masih belum kelar INDONESIA INCORPORATED.

Pertama, saya mulai dari presentasi Bill Gates (Teman-teman semua mungkin sdh tahu kalau Mr. Microsoft ini adalah penjual jendela (windows) terkaya dunia selama 14 tahun berturut-turut. Namun tidak banyak yang tahu bahwa melalui Ted-Melinda Foundation Bill sedang meneliti vaksin-vaksin mematikan paling moderen yang akan digunakan untuk program depopulasi).

Melalui presentasinya di konferensi TED, Bill Gates menjelaskan bahwa cara terbaik mengurangi emisi CO2 adalah dng rumus Co2 = PXSXEXC di mana P = People S = Services per person E = Energy per service C = CO2 per energy unit. Faktor penting dalam mengurangi emisi karbon adalah dng mengurangi populasi P (people).

Ini kata om Bill, “The world today has 6.8 billion people… that’s headed up to about 9 billion. Now if we do a  really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent.” Apakah anda bersedia masuk dalam kategori yang 10-15 persen itu? Apa arti kata “we could lower that..” Dalam bahasa yang lebih halus It means MENGURANGI JUMLAH POPULASI atau dalam bahasa yang lebih kasar berarti MEMBUNUH 900 JUTA UMAT MANUSIA!

If we do a really great job on new vaccines… inilah proyek yg saat ini dikembangkan melalui yayasan Ted-Mellinda Gates yaitu pengembangan vaksin baru dengan dukungan program komputer yang memungkinkan vaksin disuktikkan ke seseorang tanpa menggunakan lagi jarum suntik. Di CIA proyek sejenis seperti ini disebut Oracle Project. Bila teman2 pernah menonton The Matrix, tokoh Oracle diperankan Gloria Foster, seorang perempuan yang memiliki kemampuan memprediksi masa depan dan melihat ke masa lalu. Apa sebenarnya fungsi program Oracle dalam film The Matrix? Oracle sebenarnya org yang mengingatkan Neo ttg peperangan antara umat Islam dan zionis. Mari lihat dialog antara Neo dan

Oracle :

Neo: What if I can’t? What happens if I fail?

The Oracle: Then Zion will fall. Our time is up. Listen to me, Neo. You can save Zion if you reach The Source, but to do that you will need the Keymaker

Oracle mengatakan pada Neo bahwa waktunya sudah habis, ia harus menemukan Sang Pemegang Kunci, jika tidak maka Zion akan kalah. Mengapa Oracle memprediksi kekalahan Zion? Salah satunya adalah kekuatan populasi musuh yang sangat besar.

Dlm Avatar dialog, ini yg sy cuplik dari pernyataan Quaritch kepada Jake : We need to balance the natives here so we can handle the population…

Spt yang anda ketahui, Avatar yang saat ini menyingkirkan Titanic dalam daftar film Box Office sepanjang masa bercerita tentang perjuangan kaum pribumi Na’vi melawan musuh-musuh yang menghancurkan lingkungan mereka. Inilah salah satu paradoks dari antiklimaks isu keseimbangan alam, pemanasan global dan lain sebagainya.

Lalu apa hubungannya isu Pemanasan Global dengan Program Depopulasi?

Seperti yg dikatakan om Bill di atas, sekitar 900 juta populasi umat manusia akan “dihabisi” demi mengurangi efek karbon dan menciptakan keseimbangan dengan alam. Ada beberapa program yang dilakukan zionis utk mengurangi populasi ini, salah satunya melalui vaksin. menyebarkan isu flu burung, flu babi dan segala macam pandemi lainnya agar manusia bersedia menerima vaksin antiflu yang sebenarnya dibuat untuk menjerat sebanyak mungkin korban dan membunuhnya. Silakan google “depopulation vaccines” untuk mendapatkan informasi ini. Vaksin yg sama sebenarnya sdh pernah masuk Indonesia namun ditolak mentah-mentah oleh Menkes saat itu Siti Fadilah Supari. (untuk lebih jelas bisa membaca buku saya Novus Ordo Seclorum – Salsabila Kautsar Utama)

Bila anda membaca novel Michael Chrichton, State of Fear, ada genre teroris baru yang dibangun untuk membuat kekacauan dunia, bukan teroris Islam Timur Tengah, teroris Kristen di Irlandia atau teroris komunis tapi teroris yang mengeksplorasi isu pemanasan global mrk disebut sbg eco-terrorist. Mereka, para teroris ini duduk di badan-badan kuat dan berpengaruh spt Club of Rome, Bilderberg, WHO, FAO, Bank Dunia, AlGore Foundation sampai G-20 yang salah satu anggotanya adalah Indonesia.

Inilah pernyataan Gordon Brown dalam G20 Toronto Summit : Kita harus bersiap untuk menyambut pemerintahan global kita, dunia menuju Tatanan Dunia Baru yang lebih baik…

Dan inilah pernyataan Pak SBY yang saya ambil dari website Setkab :

“Saya memerintahkan untuk mencermati isu-isu di Toronto dan mendukung penuh terhadap upaya-upaya G-20 dan konsesi yang telah diambil untuk dunia yang lebih baik”

Apa sebenarnya Tatanan Dunia Baru (Pemerintahan Global) yang dimaksud? Inilah monumennya :

Maaf kalo repost gan, dari catatan sebelumnya…

Bangunan ini disebut juga American Stonehedge merujuk pada bangunan serupa di Wiltshire, Inggris. Namun Georgia Guidestone merupakan monumen Masonik yang didirikan pada 22 Maret 1980. Di atas batu granit ini ditulis sebuah pernyataan dalam delapan bahasa berbeda yang dipecah menjadi sepuluh rancang bangun kaum Mason yang juga mereka sebut sebagai 10 Commandment, seperti lembar batu Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa ketika menerima wahyu dari Allah SWT. Inilah beberapa pernyataan yang diukir di batu tersebut :

1. Untuk menyesuaikan pertumbuhan populasi dengan keseimbangan alam, maka umat manusia harus direduksi hingga berjumlah 500 juta. (Itu berarti lebih dari 90% dari total populasi umat manusia saat ini)

2. Mengajarkan kepada manusia cara-cara reproduksi yang bijaksana

3. Mempersatukan umat manusia ke dalam satu bahasa yang baru

4. Mengatur agama, tradisi dan semua hal yang berkenaan dengan logika dan cara berpikir baru

Pada dasarnya sepuluh pernyataan tersebut dapat disimpulkan ke dalam empat gagasan utama yaitu Terwujudnya Pemerintahan Dunia Baru, Kontrol Populasi, Hubungan Manusia Dengan Alam dan Terciptanya Keyakinan Baru Untuk Seluruh Umat Manusia. Hal ini membuktikan bahwa isu lingkungan sebenarnya bukan komoditas baru, ini merupakan rancangan lama yang dibangun oleh para zionis khususnya mereka yang bergerak dalam Club of Rome dan dibuat dalam sebuah agenda global agar setiap negara mengikuti apa yang sudah mereka siapkan untuk menghadapi Tatanan Dunia Baru.

Apakah Indonesia menjadi sasaran Program Depopulasi Tata Dunia Baru? Baca INDONESIA INCORPORATED! (Sori gan, promo duluan… bukunya belum kelar, mohon disundul gan biar bisa cepat kelar )

Saya cuplik dikit dari NSSM Memo, sebuah agenda rahasia Amerika Serikat yang ditandatangani mantan Menlu Henry Kissinger, di sana terdapat tiga belas negara yang tercatat menjadi sasaran program pengendalian angka kelahiran, mereka adalah Brazil, Nigeria, INDONESIA, India, Mesir, Turki, Pakistan, Meksiko, Philipina, Bangladesh, Ethiopia, Thailand dan Kolombia. Negara-negara ini ternyata didominasi oleh populasi umat Islam dan Kristen terbesar.

Menurut data Muslim Population yang dicatat oleh About.com, saat ini (akhir tahun 2009) di Indonesia terdapat 203 juta penduduk beragama Islam, di Pakistan 174 juta jiwa, India 161 juta jiwa, Bangladesh 145 juta, Mesir 79 juta, Nigeria 78 juta jiwa, Turki 74 juta jiwa, Ethiopia 28 juta. Jumlah keseluruhan adalah 942 juta jiwa, bila ditambahkan dengan jumlah populasi muslim di Brazil, Thailand, Kolombia, Meksiko dan Philipina maka hasilnya bisa mencapai satu miliar orang, ini sekitar 70% dari total penduduk muslim di seluruh dunia. Bila Anda cermat mengamati hal ini maka Konspirasi Agama adalah motif terbesar dari Program Depopulasi.

“…you may say that I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us, and the world will live as one.” John Lennon – Imagine. Lagu ini sangat populer di telinga kita pada tahun 80-90an tapi sedikit sekali yang tahu bahwa ini adalah lagu kampanye program Tatanan Dunia Baru kaum Zionis.

Buka mata, gan… lihat dunia luar, jangan cuma nonton sinetron..

Copas dari : http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150090337596428&id=1102958529

Peristiwa itu mendapat sorotan banyak pihak, baik pemerintah, pemuka agama, tokoh masyarakat dan LSM bahkan pihak asing. Apalagi ketika peristiwa terjadi, tengah diselenggarakan “World Interfeith Harmony Week” oleh Inter Religious Council (IRC) di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (6/2) yang bertujuan mendorong kerukunan dan toleransi serta mengakhiri pertikaian dan kekerasan antar umat beragama.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak untuk mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai Ahmadiyah (Republika, 8/2). Presiden SBY di Jakarta, Ahad (7/2) mengungkapkan, “Kalau kesepakatan itu diindahkan, dipatuhi, dan dijalankan, bentrokan seperti ini apalagi tindakan kekerasan, sesungguhnya dapat dicegah”. SKB yang dimaksud yaitu SKB (Surat Keputusan Bersama) Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008/ Nomor: 199 Tahun 2008, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2008, yang ditandatangani oleh Menag, Jaksa Agung dan Mendagri waktu itu.

Kita tidak habis pikir, kenapa kasus Ahmadiyah tidak kunjung usai? Seolah pemerintah hanya bisa menghimbau, mengevaluasi tapi minus solusi dan langkah tegas. Wajar jika kemudian muncul anggapan, pemerintah tidak konsisten dan “sengaja” melakukan pembiaran atas gesekan-gesekan fisik masyarakat dengan Ahmadiyah. Bahkan “isu Ahmadiyah” seakan sengaja dipelihara dan dijadikan komoditas politik dan kepentingan kelompok tertentu.

Waspadai Politisasi

Sesaat setelah peristiwa “Cikeusik” meletus, ada upaya tertentu untuk memblow-up peristiwa itu -ditambah lagi peristiwa Temanggung-. Peristiwa itu dijadikan bukti untuk mengatakan buruknya toleransi kehidupan beragama di negeri ini. Umat Islam pun kembali menjadi tertuduh.

Peristiwa “Cikeusik” -juga Temanggung- digunakan oleh para pengusung ide-ide sesat sepilis (sekularisme, pluralisme, dan liberalisme) untuk mengkampanyekan ide toleransi, pluralisme, dan kebebasan ala mereka. Hal itu tidak aneh, sebab selama ini mereka begitu getol dengan segala cara dan sarana mengkampanyekan ide-de sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Mereka juga getol mendesak pemerintah untuk menjamin pelaksanaan ide-ide itu di tengah masyarakat. Jargon “HAM” pun mereka gunakan untuk melindungi eksistensi kelompok sesat dan menodai keyakinan umat Islam.

Di tahun 2010 kemarin, melalui AKKBP mereka melakukan Judicial Review terhadap undang-undang PNPS No.1 tahun 1965 tentang penodaan agama dan ditolak oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Maka peristiwa “Cikeusik” -juga Temanggung- terlihat jelas upaya politisasi untuk menyuarakan pentingnya “kebebasan beragama” dan mengkambinghitamkan kelompok-kelompok (ormas) yang mereka tuduh menjadi inspirator tindakan kekerasan. Bahkan MUI dan SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah mereka tuding menjadi salah satu pemicu kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah.

Tentu saat ini umat harus berfikir kritis dan bersikap waspada atas setiap manuver yang menjadikan umat Islam sebagai pihak tertuduh atas setiap peristiwa kekerasan. Jangan sampai karena merasa tertuduh, umat justru terperangkap menerima ide toleransi, pluralisme, dan kebebasan yang mereka sebarkan itu.

Mengurai Masalah

Jika masalah Ahmadiyah ini diurai, setidaknya ada beberapa penyebab sehingga masalah itu menjadi “bisul” menahun dalam kehidupan kaum muslim di Indonesia.

Pertama, kelompok Ahmadiyah sebagai kelompok sesat tetap dibiarkan eksis dan mengklaim diri bagian dari Islam dan kaum muslim. Padahal kesesatan Ahmadiyah telah menjadi perkara yang disepakati (mujma’ alaihi) dan jelas. MUI telah mengeluarkan fatwa kesesatan Ahmadiyah pada tanggal 1 Juni 1980/17 Rajab 1400H dan ditegaskan lagi pada tahun 2005. Lebih awal, Rabithah Alam Islami (Lembaga Muslim Dunia) telah mengeluarkan fatwa sesatnya Ahmadiyah pada tahun 1974. Usaha dialog dan dakwah yang persuasif kepada mereka selama ini juga tidak dihiraukan dan jemaat Ahmadiyah tetap kukuh dengan keyakinan sesatnya yang menodai keyakinan umat Islam. Mereka pun tetap kukuh mengklaim bagian dari Islam dan umat Islam.

Kedua, keberadaan individu dan kelompok pengusung ide Sepilis yang dengan kedok HAM dan Demokrasi berusaha membela kelompok sesat Ahmadiyah. Keberadaan mereka bisa ikut andil melanggengkan masalah ini, bukan menyelesaikannya. Dalam koridor Demokrasi, kelompok ini menjadi ganjalan bagi pemerintah untuk bersikap tegas. Apalagi jika para penguasa, cara berfikirnya juga liberal, lebih memperhatikan citra agar dianggap seorang yang demokratis, moderat dan humanis dan meraih dukungan dari pihak asing (Barat).

Ketiga, ketidaktegasan pemerintah. SKB tidak dijalankan dan dilanggar, tetapi tidak ada tindakan. Pemerintah pun tidak tegas memposisikan Ahmadiyah, padahal telah jelas menyimpang dan di luar Islam. Di sinilah pemerintah terlihat lalai bahkan “gagal” melindungi keyakinan mayoritas umat Islam.

Yang dibutuhkan adalah kejelasan dan ketegasan pemerintah. Pemerintah hanya punya dua pilihan. Pilihan pertama, membiarkan Ahmadiyah seperti semula. Pilihan ini sangat berbahaya. Itu artinya masalah Ahmadiyah akan terus terjadi. Bahkan justru akan mengakumulasi rasa ketidakadilan dan ketersinggungan mayoritas umat Islam Indonesia yang merasa akidahnya dinodai oleh kelompok Ahmadiyah. Masalah itu akan menjadi “bara dalam sekam” tinggal menunggu pemantiknya, bisa berkobar makin liar dan tentu akan sangat merugikan bagi kehidupan umat.

Pilihan kedua, bubarkan Ahmadiyah dan jika Ahmadiyah tetap ngotot dengan pendiriannya, maka pemerintah dengan dukungan mayoritas umat Islam bisa menetapkan Ahmadiyah bukan lagi bagian dari Islam dan jemaatnya bukan orang Islam. Mantan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi mengatakan, Ahmadiyah sebaiknya menjadi agama sendiri yang berada di luar Islam, sebab ajaran itu bermasalah karena mengatasnamakan Islam tetapi tidak sesuai dengan ajaran Islam. “Seandainya Ahmadiyah menjadi agama sendiri, maka Ahmadiyah itu dalam posisi menjalani hak sebagai warga negara dalam beragama”. Ia menegaskan, “Penodaan agama itu berbeda dengan kebebasan beragama. Ini kadang orang tidak bisa membedakan” (Republika.co.id, 7/2).

Kunci penyelesaian masalah ini bergantung kepada keberanian dan ketegasan pemerintah mengimplementasikan SKB yang ada. Jangan sampai pemerintah bersikap hipokrit. Satu sisi, dalam SKB jemaat Ahmadiyah dinilai beraliran sesat dan tidak boleh menyebarkan keyakinan mereka kepada umat Islam dan bila melanggar akan dikenakan sanksi. Jika masih membandel akan dibubarkan. Tapi, ketika MUI dan masyarakat sudah melaporkan bahwa sampai saat ini jemaat Ahmadiyah masih menjalankan keyakinannya dan tidak berubah sama sekali, pemerintah tidak merespon dan mengambil tindakan semestinya. Tentu ini melahirkan kekecewaan umat.

Maka yang ditunggu umat Islam hingga saat ini adalah bukti dan realisasi dari SKB, bukan sekadar himbauan. Jika tidak, kelompok Ahmadiyah yang jumlahnya tidak sampai 0,01 persen dari penduduk Indonesia itu, akan terus menodai keyakinan umat Islam, mayoritas penduduk negeri ini, dan bahkan terus menjadi pemantik gesekan-gesekan fisik dalam kehidupan beragama, khususnya di tengah umat Islam.

Para penguasa hendaknya merenungkan peringatan Allah SWT:

{ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ }

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang dzalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan (QS.Hud:112-113).

Wahai Kaum Muslim

Jelas bahwa ide sekularisme, pluralisme, dan liberalisme yang diterapkan di negeri ini adalah ide buruk dan menyebabkan keburukan. Jelas pula bahwa selama pemerintah masih menjunjung ide-ide itu, masalah Ahmadiyah dan penodaan keyakinan umat Islam akan terus terjadi.

Karena itu sudah saatnya, umat Islam menerapkan syariah Islam dan mewujudkan pemerintahan yang menerapkannya. Sehingga semua masalah akan bisa diselesaikan dan keadilan akan dirasakan oleh semua, termasuk non muslim seperti yang telah ditampilkan berabad-abad dalam sejarah kaum muslim. WalLâhu a’lam bi ash-Shawâb.

Komentar al-Islam

BPS: Perekonomian Indonesia tumbuh 6,1 % dan pendapatan per kapita mencapai Rp. 27 juta per tahun (Kompas, 8/2)

1. Faktanya: menurut BPS tahun 2010 rakyat miskin (pendapatan per kapita kurang dari Rp. 2,4 juta per tahun atau Rp. 200 ribu per bulan) 31,02 juta orang; penduduk yang layak menerima beras miskin 70 juta orang; penduduk yang berhak dapat Jamkesmas, 76,4 juta orang.

2. Artinya pertumbuhan dalam sistem ekonomi kapitalis, yang kaya makin kaya, yang miskin makin banyak dan tetap miskin. Terapkan Sistem Ekonomi Islam dalam bingkai Khilafah, dijamin kekayaan terdistribusi dengan adil.

Di kutip dari : http://hizbut-tahrir.or.id/2011/02/09/ahmadiyah-berulah-cermin-kegagalan-penguasa-menjamin-rasa-keadilan-umat-islam/

Begitu juga para pemuda tangguh yang bersama-sama Rasulullah SAW dalam rangka melakukan perombakan terhadap tatanan jahiliyah yang ada. Sebut saja, Ali bin abi thalib (8 tahun), Zubair bin awwam (8 tahun), thalhah bin ubaidillah ( 11 tahun), al-arqam bin abi al-arqom (12 tahun), Abdullah bin Mas’ud (14 tahun), saad bin Abi Waqqash (17 tahun), ja’far bin Abi Thalib (18 tahun), zaid bin haristah (20 tahun ), mush’ab bin Umair (24 Tahun), Umar bin Khattab (26 tahun, juga Abu bakar ash-shidiq (37 tahun) ketika awal mula tampil sebagai pembela Islam. Mereka semua telah menorehkan tinta emas dalam perjuangan dan perubahan.

Di belahan bumi manapun, termasuk di Indonesia, pemuda seringkali mejadi icon dari perubahan tersebut, terlepas dari seperti apa bentuk perubahan itu. Saking besarnya potensi yang dimiliki oleh pemuda, sampai-sampai bung Karno pernah mengatakan “Beri aku seribu orang, dan dengan mereka aku akan menggerakkan Gunung Semeru. Beri aku sepuluh pemuda yang membara cintanya kepada Tanah Air, dan aku akan mengguncang dunia”.

Pada tanggal 28 Oktober 1928 , kisah heroik juga di dilakukan oleh para pemuda Indonesia yang ingin mempersatukan bangsanya, mereka mengeluarkan rumusan yang diberi nama ”Sumpah Pemuda”. Yang berbunyi:

Soempah Pemoeda: Pertama, -Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe toempah darah indonesia. Kedua,-Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. Ketiga,-Kami portra dan poetri Indonesia, menjunjung bahsa persatuan bahasa Indonesia.

Secara historis, paradigma pemikiran dan energi yang menggerakkan para pemuda itu beragam bentuknya, ada yang bercorak nasionalis, sosialis, religius ataupun gabungan dari corak-corak dari semua itu. Semuanya mewakili 3 ideologi yang ada di dunia saat ini, yaitu Kapitalisme, Sosialisme (serta sosdem) dan Islam.

Di negri ini pernah ada beberapa kejadian monumental yang sempat mewarnai sepak terjang para pemuda dalam kancah kehidupannya. Tercatat: angkatan 45, mereka bersama-sama para sesepuhnya berhasil mengusir penjajahahan belanda yang telah lama menduduki Indonesia, kemudian disusul angkatan 66 dimana mereka juga menjadi pelopor atas penggulingan komunisme. Dan terakhir, bagaimana kita tahu, pemuda angkatan 98 dengan begitu heroiknya sukses mengakhiri kekuasaan rezim orde baru saat itu.

Di tengah beberapa corak pergerakan pemuda yang ada, tentunya corak pemuda yang berbasis Ideologi Islam adalah pilihan yang paling tepat dan pilihan akal sehat. Hal ini dikarenakan, pertama, merupakan tuntutan Aqidah dan syariah sebagai ummat Islam, sebagaimana Allah SWT memerintahkan kita untuk menerima Islam secara keseluruhan (kaffah) dan bukan setengah-setengah. Kedua, Dengan perubahan ini, kesejahteraan, kenyamanan, serta kemuliaan ummat akan benar-benar terwujud.

Bagi para pemuda pencetus sumpah pemuda, mungkin acungan jempol untuk semangat mereka, namun semangat saja tidak cukup, tetap saja hal ini tidak bisa memberikan kebangkitan yang hakiki bagi Indonesia. Dengan Semangat nasionalismenya, timor-timur lepas, Aceh menggugat cerai terhadap Indonesia, begitu juga beberapa daerah lain, seperti Papua dan Maluku. Hal ini disebabkan semangat ikatan ini hanyalah bersifat temporal dan cenderung berubah-ubah, punya potensi meningkat ketika menerima ancaman dari luar. Namun, ketika ancaman itu telah pergi (penjajah belanda misalnya) semangat nasionalisme itu pun ikut pergi.

PR Besar Para Pemuda

PR besar harus dipikul oleh genarasi muda saat ini, salah satunya dikarenakan Indonesia belum sepenuhnya merdeka, bagaimana tidak, meskipun penjajah belanda telah pergi, namun hukum dan undang-undangnya masih tetap bercokol di negri ini. Walhasil, banyak yang seharusnya kekayaan alam milik rakyat malah dikuasai oleh para tuan menir baru (barat). Kondisi moral, termasuk para remajanya begitu memprihatinkan, situasi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang juga belum memuaskan. Bahkan Dr.Helfferick pernah mengatakan, bahwa kita ini adalah ”eine nation kuli und kuli enter den nationen” : bangsa kuli dan kulinya bangsa lain. (Meutia hatta. 2008).

Kini tumpuan satu-satunya negri ini hanyalah pada Ideologi Islam, setelah gagalnya sosialisme (ordelama), kapitalisme (ordebaru sampai sekarang). Para pemuda kembali diharapkan menjadi pelopor perubahan, perubahan yang bukan dengan coba-coba alias spekulasi, namun perubahan yang benar-benar sudah teruji dan terbukti selama berabad-abad mampu memberikan kepuasan hati.

Hanya orang yang tidak paham realitas sejarah dan hatinya sudah diselimuti kedengkian terhadap Islam saja yang tidak mengakui keberhasilan Islam dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. T.W. Arnold misalnya, dalam bukunya The Preaching of Islam, menuliskan bagaimana perlakuan yang diterima oleh non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Dia menyatakan, sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di berbagai provinsi Khilafah yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan diberikan pada mereka, dan perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atas seluruh umat Kristen. Itulah pengakuan yang jujur dari orang-orang barat itu sendiri.

Kini Indonesia butuh perubahan sekali lagi dan untuk yang terakhir kali, yakni perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, perubahan ke arah Islam. Perubahan dengan jalan Islam. Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Panutan kita bukan orang seperti Karl Marx, Mahatma gandhi, Hugho chaves, Ir.Soekarno, atau aktivis muda Idealis Soe Hok Gie, namun panutan kita adalah Muhammad SAW. Kita ingin seperti Ali bin abi thalib yang begitu gagah berani menjadi pembela agama Allah, kita ingin seperti Thariq bin ziyad sang pembebas andalusia, kita juga ingin seperti Muhammad Al-Fatih seorang pemimpin muda dari pasukan penakluk kota konstatinopel yang dalam pidatonya (sebelum penaklukan) mengatakan: ”wahai semua pasukan, kalian harus menjadikan syariat didepan mata kalian”. Yang dengan ijin Allah akhirnya berhasil menjalankan misinya. Karena kita adalah pemuda Islam. Allahu Akbar!

Ustadz, bagaimana hukumnya pembiayaan talangan haji?

Jawab :

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (qardh) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (fee/ujrah) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Dasar fikihnya adalah akad qardh wa ijarah, sesuai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Jadi akad qardh wa ijarah adalah gabungan dua akad, yaitu akad qardh (pinjaman) dengan akad ijarah (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini antara lain dalil yang membolehkan ijarah (seperti QS Al-Qashash [28]:26) dan dalil yang membolehkan meminjam uang (qardh) (seperti QS Al-Baqarah [2]:282).

Menurut kami, akad qardh wa ijarah tidak sah menjadi dasar pembiayaan talangan haji, karena : Pertama, dalil yang digunakan tak sesuai untuk membolehkan akad qardh wa ijarah. Sebab dalil yang ada hanya membolehkan qardh dan ijarah secara terpisah. Tak ada satupun dalil yang membolehkan qardh dan ijarah secara bersamaan dalam satu akad.

Kedua, penggabungan dua akad menjadi satu akad sendiri hukumnya tidak boleh. Memang sebagian ulama membolehkan, seperti Imam Ibnu Taimiyah (ulama Hanabilah) dan Imam Asyhab (ulama Malikiyah). Namun yang rajih adalah pendapat yang tidak membolehkan, yakni pendapat jumhur ulama empat mazhab, yakni ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. (Imam Sarakhsi, Al-Mabsuth, 13/16; Hasyiah al-Dasuqi ‘Ala Al-Syarh al-Kabir, 3/66; Imam Nawawi, Al-Majmu’, 9/230; Al-Syarh al-Kabir, 11/230; M. Abdul Aziz Hasan Zaid, Al-Ijarah Baina Al-Fiqh al-Islami wa al-Tathbiq al-Mu’ashir, hal. 45).

Ketiga, menurut ulama yang membolehkan penggabungan dua akad pun, penggabungan qardh dan ijarah termasuk akad yang tak dibolehkan. (Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, 29/62; Fahad Hasun, Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamlik, hal. 24).

Keempat, akad qardh wa ijarah tidak memenuhi syarat ijarah. Sebab dalam akad ijarah, disyaratkan obyek akadnya bukan jasa yang diharamkan. (M. Abdul Aziz Hasan Zaid, ibid., hal. 17; Taqiyuddin Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, hal.93).

Dalam akad qardh wa ijarah, obyek akadnya adalah jasa qardh dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Ini tidak boleh, sebab setiap qardh (pinjaman) yang mensyaratkan tambahan adalah riba, meski besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Kaidah fikih menyebutkan : Kullu qardhin syaratha fiihi an yazidahu fahuwa haram bighairi khilaf. (Setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat). (M. Sa’id Burnu, Mausu’ah al-Qawa’id al-Fiqhiyah, 8/484).

Kesimpulannya, pembiayaan talangan haji hukumnya haram. Sebab fatwa DSN tentang akad qardh wa ijarah yang mendasarinya tidak sah secara syar’i. Dengan kata lain, fatwa DSN mengenai qardh wa ijarah menurut kami keliru dan tidak halal diamalkan. Wallahu a’lam.

Jakarta, 4 Oktober 2010

Muhammad Shiddiq Al-Jawi

Bulan Ramadhan tidak hanya berarti syahru as-shiyam (bulan puasa) bagi umat Islam, tetapi juga syahr al-jihad wa al-intisharat (bulan perang dan kemenangan). Banyak peperangan dan kemenangan justru diraih oleh kaum Muslim sejak zaman Nabi Muhammad saw. hingga generasi berikutnya pada bulan yang agung ini. Meski pada bulan suci ini mereka berpuasa, dengan menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak sedikitpun puasa mereka mempengaruhi semangat dan kekuatan mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Sebaliknya, justru pada bulan ini, mereka melipatgandakan aktivitas mereka, karena imbalan pahala yang besar di sisi-Nya. Satu perbuatan wajib di bulan ini, sama nilainya dengan 70 pahala amalan wajib di luar bulan suci. Selain itu, dengan modal ketaatan mereka yang tinggi di bulan ini, maka kemenangan demi kemenangan pun bisa mereka rengkuh. Dua faktor inilah yang membuat sejarah Ramadhan umat Islam dipenuhi dengan berbagai peristiwa peperangan dan kemenangan.

Bahkan tidak sedikit generasi terbaik umat ini meraih Lailatu al-qadar, yang juga malam di mana al-Qur’an diturunkan, ketika mereka sedang melakukan peperangan besar di bulan Ramadhan. Di malam itu, mereka bukan hanya mendapatkan momentum Lailatu al-Qadar, satu malam lebih baik daripada seribu bulan, tetapi juga kemenangan agung yang mengantarkan kemuliaan hidup mereka di dunia dan akhirat.

Peristiwa Penting di Bulan Ramadhan

Tercatatlah sejumlah peristiwa penting di bulan suci ini:

1. Pengiriman Detasemen Sayyidina Hamzah ra. untuk menghadang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, di penghujung bulan ke tujuh, yaitu bulan Ramadhan 1 H/623 M.
2. Perang Badar Kubra yang terjadi pada tanggal 17 Ramadhan 2 H/14 Maret 624 M.
3. Pengiriman Detasemen Zaid bin Haritsah ke Ummi Qarfah pada bulan Ramadhan 6 H/627 M. Pada saat yang sama, juga terjadi pengiriman Detasemen ‘Abdullah bin ‘Utaikh untuk membunuh Salam bin Abi Huqaiq, pada bulan Ramadhan 6 H/627 M.
4. Pengiriman Detasemen Ghalib bin ‘Abdullah al-Laitsi ke penduduk Mani’ah, pada bulan Ramadhan 7 H/628 M.
5. Pembebasan Kota Makkah, dan jatuhnya kota suci ini ke tangan kaum Muslim tanpa darah, pada bulan Ramadhan 8 H/630 M.
6. Pengiriman Detasemen Sa’ad bin al-Asyhali untuk menghancurkan berhala Manat, pada tanggal 24 Ramadhan 8 H/630 M. Juga Detasemen Khalid bin al-Walid untuk menghancurkan berhala Uzza, pada tanggal 25 Ramadhan 8 H/630 M. Juga Detasemen ‘Amru bin al-‘Ash untuk menghancurkan berhala Sawa’, pada bulan dan tahun yang sama.\
7. Perang Tabuk yang terjadi pada bulan Ramadhan tahun 9 H/631 M.
8. Perang Buwaib, kalum Muslim melawan bangsa Persia, di bawah pimpinan al-Mustni bin Haritsah, pada hari-hari terakhir bulan Ramadhan 13 H/633 M.
9. Dimulainya pengepungan Benteng Babilonia Mesir oleh tentara ‘Amr bin al-‘Ash pada akhir bulan Ramadhan 19 H/640 M.
10. Semenanjung Rodesia dikuasai oleh kaum Muslim pada zaman Khalifah Mu’awiyah bin Abi Sufyan, pada Ramadhan 53 H/674 M.
11. Penumpasan pasukan Bughat al-Mukhtar bin ‘Ubaid, pimpinan Sekte Khawarij, dan terbunuhnya sang pemimpin, tanggal 14 Ramadhan 67 H/687 M.
12. Pasukan Tharif bin Malik, dari Khilafah ‘Amawiyyah, tiba di pesisir Pantai Spanyol pada bulan Ramadhan 91 H/710 M.
13. Kemenangan Thariq bin Ziyad dalam Perang Syuraisy di Andalusia tanggal 28 Ramadhan 92 H/15 Juli 711 M.
14. Perang Balath as-Syuhada’, pada zaman Khalifah Hisyam bin ‘Abdul Malik, antara kaum Muslim dengan bangsa Perancis. Disebut Balath as-Syuhada’, karena banyaknya kaum Muslim yang gugur sebagai syuhada’. Tepatnya pada bulan Ramadhan 114 H/732 M.
15. Kemenangan Shalahuddin al-Ayyubi terhadap pasukan kaum Salib pada bulan Ramadhan 584 H.
16. Malik al-‘Adil telah berhasil menghalau kosentrasi pasukan kaum Salib di Kota Shuwar pada bulan Ramadhan tahun 595 H.
17. Perang Ain Jalut yang terjadi antara kaum Muslim dengan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulaku Khan, tanggal 25 Ramadhan 658 H/September 1260 M.
18. Kemenangan kaum Muslim terhadap Rezim Antioch dan keberhasilan mereka menjatuhkannya, di bawah pimpinan Baibaras, pada bulan Ramadhan 666 H.
19. atuhnya wilayah Shakhrat Aljazair di tangan Khairuddin, dan dibangunlah Pelabuhan Aljazair pada bulan Ramadhan 936 H/27 Mesi 1529 M.
20. Penyatuan wilayah Darfur dengan Mesir pada tanggal 27 Ramadhan 1291 H/11 Nopember 1874 M.
21. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepang tanggal 17 Agustus 1945 M/17 Ramadhan 1367 H.

Hukum-hukum Seputar Jihad

Fakta-fakta di atas membuktikan, bahwa sejarah umat Islam adalah sejarah jihad dan kemenangan. Dengannya, mereka meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Karena tujuan jihad bukanlah untuk menjajah, memperbudak bangsa atau umat yang diperangi, tetapi untuk mengilangkan penghalang yang bisa mengantarkan cahaya Islam sampai kepada mereka. Bahwa kemudian mereka memeluk Islam atau tidak, semuanya diserahkan kepada mereka. Tetapi, dengan mereka tunduk di bawah sistem Islam, maka meski mereka tidak memeluk Islam, mereka tetap akan diperlakukan dengan baik, dan akan bisa merasakan keadilan Islam. Itulah misi utama jihad di dalam Islam, yaitu mengemban Islam ke seluruh penjuru dunia, sehingga Islam menjadi satu-satunya pemimpin ideologi umat manusia, baik Muslim maupun non-Muslim.

Karena itu, Islam mengajarkan hukum-hukum dan adab (akhlak) yang penting dalam peperangan, jauh dari sikap brutal apalagi barbar sebagaimana yang dipraktikkan oleh Amerika, Inggeris dan negara-negara Barat yang lainnya. Hukum-hukum dan adab itu antara lain:

1. Sebelum peperangan, pihak yang hendak diperangi pasukan kaum Muslim harus didakwahi, atau diajak untuk memeluk Islam, jika bersedia, maka tidak boleh diperangi; jika tidak bersedia, maka mereka diajak untuk tunduk di bawah negara dan sistem Islam, jika bersedia, maka tidak boleh diperangi. Jika mereka tidak mau menerima dua opsi tersebut, maka mereka harus diperangi. Karena itu, tidak diperbolehkan melakukan peperangan tanpa didahului dengan dakwah.
2. Dalam peperangan, Islam mengharamkan membunuh non-kombatan, seperti anak-anak, perempuan, orang tua renta, rahib-rahib atau pendeta-pendeta yang berada di gereja, sinagog dan kuil. Mereka semuanya tidak boleh diperangi atau dibunuh.
3. Islam juga mengharamkan tentara kaum Muslim menghancurkan rumah penduduk, tempat ibadah, jembatan, bandara, pelabuhan, perbekalan air dan fasilitas umum lainnya, kecuali jika semuanya itu bisa melemahkan musuh.
4. Bagi para kombatan yang ditawan, maka mereka harus diperlakukan dengan baik, antara lain, bisa dibebaskan tanpa tebusan (al-mann), atau dibebaskan dengan tebusan (al-fida’), sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Muhammad: 4.
5. Namun, Islam juga membolehkan dilakukannya mu’amalah bi al-mitsli (perlakuan yang sepadan), seperti kalau musuh menggunakan senjata pemusnah massal, maka pasukan kaum Muslim pun diperbolehkan menggunakan senjata yang serupa.
6. Selain itu, Islam juga membolehkan pasukan kaum Muslim untuk berbohong kepada musuh, ketika mereka tertawan.
7. Islam juga mengharamkan pasukan kaum Muslim untuk melarikan diri dari medan peperangan, dan dinyatakan sebagai dosa besar, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat al-Anfal: 15.

Inilah beberapa hukum dan adab (akhlak) yang penting dalam peperangan yang diajarkan oleh Islam. Peperangan yang beradab dan santun.[]