Politisasi Agama

Isu kerudung istri capres dan cawapres segera menyulut perdebatan tentang politisasi agama. Isu ini digunakan untuk menyerang kesolehan lawan politik. Terutama berkembang di kalangan kaum santri di perkotaan maupun daerah pinggiran.Di sisi lain, penggunaan isu kerudung dan agama dianggap sebagai politisasi agama yang berbahaya karena mengancam Negara dan pluralitas, sikap sekterian dan eksklusif.

Kita tentu tidak setuju kalau agama hanya digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek memenangkan pemilu. Apalagi kemudian setelah menang pemilu, agama ditinggalkan seperti yang selama ini terjadi. Elit-elit politik cendrung mendadak Islami menjelang pemilu. Mulai dari pakai kopiah – meskipun tidak selalu mencerminkan Islam-, sholat jum’at , sampai kunjungan ke pesantren dan majelis ta’lim. Setelah menang pemilu, wassalam.

Tentu juga sangat naïf, kalau penggunaan kerudung atau kesolehan individual para elit politik dijadikan satu-satunya dasar untuk pilihan politik. Kesolehan ritual para elit sangat penting , namun tidaklah cukup untuk menyelesaikan masalah bangsa dan Negara ini. Sebab, masalah bangsa dan Negara adalah persoalan system, yakni diterapkannya system kapitalisme. Inilah yang menjadi pangkal kerusakan dan kehancuran negara ini.

Negara Islam Bukan Ilusi

Ide lama yang basi menyerang ideology Islam, penegakan syariah Islam, Khilafah kembali muncul. Kelompok liberal Sabtu malam (18/05 ) meluncurkan buku berjudul “Ilusi Negara Islam”: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. Buku setebal 322 halaman yang diterbitkan atas kerja sama Gerakan Bhineka Tunggal Ika, the Wahid Institute dan Maarif Institute .

Menurut Gus Dur studi dalam buku ini dilakukan dan dipublikasikan untuk membangkitkan kesadaran seluruh komponen bangsa khususnya para elit dan media massa tentang bahaya ideologi dan paham Islam garis keras yang di bawa ke Tanah Air oleh gerakan transnasional Timur Tengah. memperjuangkannya.

Buku ini sendiri patut dipertanyakan baik secara metodelogi, substansi, maupun pengusungnya (lihat keterangan pers Jubir HTI) . Inkonsistensi, kebohongan dan generalisasi kelirupun bertebaran dalam buku ini. Ada aroma kebencian dan kemarahan dari buku ini. Anehnya , Negara Islam dianggap ilusi, namun harus harus diwaspadai secara serius sampai pada tingkat rekomendasi aksi. Padahal ilusi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya angan-angan , khayalan dan palsu. Lho, kenapa yang angan-angan dan khayalan harus disikapi serius seperti itu ?

Tentu juga bukan kebetulan kalau opini yang ingin dibangun bahwa syariah dan khilafah itu mengancam, sejalan dengan opini yang disampaikan oleh Bush – Sang Pembantai Kaum Muslimin. Pada tanggal 5 September 2006 Presiden George W. Bush mengatakan:“They hope establish a violent political utopia across the Middle East, which they call Caliphate, where all would be ruled according to their hateful ideology”. [“Mereka berangan-angan untuk membangun utopia-politik kekerasan di sepanjang Timur Tengah, yang mereka sebut dengan Khilafah, dimana semua akan diatur berdasar pada ideologi yang penuh kebencian.”]

Jubir HTI: Manifesto HT Upaya Menyelamatkan Indonesia dari Keterpurukan

Tuesday, 26 May 2009

Wawancara Eksklusif:

Muhammad Ismail Yusanto, Jubir Hizbut Tahrir Indonesia |

Pada 21 Mei lalu HTI meluncurkan buku Manifesto Hizbut Tahrir  untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam di Wisma Antara Jakarta. Terkait dengan itu maka wartawan mediaumat.com Joko Prasetyo mewawancarai Jubir HTI Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

Apa latar belakang penerbitan Manifesto yang baru diluncurkan di penghujung Mei ini?

Selama ini umat secara umum sudah mengetahui gagasan syariah dan khilafah. Namun belum banyak orang mengetahui secara persis. Manifesto ini disusun untuk memberikan gambaran secara ringkas mengenai pokok-pokok fikiran HT tentang beberapa hal penting yang menyangkut penataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti soal politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, komunikasi, pergaulan pria dan wanita, politik luar negeri dan lain sebagainya. Nah, harapannya dengan membaca Manifesto itu umat menjadi tahu apa yang dimaksud oleh HT selama ini.

Tawaran jalan baru apa yang ditawarkan HT dalam Manifesto tersebut?

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang islami. Sudah terbukti jalan lama ini telah gagal membawa masyarakat mencapai cita-citanya. Dengan begitu harapannya adalah masyarakat menjadi tahu, kalau ingin besar, membawa negara ini ke arah yang lebih baik, tidak bisa tidak, memang harus menempuh jalan baru yang islami dan tidak lagi menggunakan jalan lama yang sekuler dan bercorak kapitalistik seperti yang berlangsung selama ini.

MENGEMBALIKAN JATI DIRI PARTAI ISLAM

Partai politik di negeri ini khususnya pasca reformasi tumbuh subur. Meskipun mereka mengusung asas dan program kerja yang beragam namun pada faktanya antara satu partai dengan partai lain termasuk yang mengklaim sebagai partai Islam nyaris tidak memiliki yang perbedaan yang mencolok. Terlibat dalam sistem demokrasi, melegeslasi undang-undang, mendukung atau beroposisi kepada pemerintah atas dasar maslahat merupakan kegiatan utama mereka. Tidak heran jika muncul presepsi bahwa bahwa tujuan mereka sekedar berorientasi kekuasaan. Lalu bagaimana sebenarnya gambaran partai politik di dalam Islam?

Liberalisasi Mengancam Indonesia!

Monday, 18 May 2009

Hampir semua sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia menjadi sasaran liberalisasi. Akankah umat sadar?

Pernahkah Anda membuka situs www. libforall.com? Anda akan tahu bahwa Indonesia yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini dalam kondisi bahaya karena menjadi sasaran liberalisasi dan sekulerisasi. Di sana ada sejumlah pengakuan jujur kaum liberalis Amerika dan juga pendukungnya di Indonesia untuk menghantam pemikiran Islam kaffaah dan syumuliyah yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Mereka menyebut umat Islam yang ingin menerap-kan syariah Allah ini dengan sebutan “Islam fundamentalis” dan bahkan menyebutnya sebagai “teroris”.
Di halaman pertama kita akan disambut dengan kalimat “LibForAll Foundation adalah se-buah institusi yang berusaha mewujudkan dunia yang damai berdasarkan nilai-nilai luhur aga-ma di bawah bimbingan dan perlindungan Yang Mulia KH Abdurrahman Wahid dan para ulama lain.”
Masih di halaman yang sama, Associated Press menulis bahwa CEO LibForAll, Holland Taylor, tengah berupaya meng-himpun tokoh-tokoh Liberalis dan Pluralis ber-KTP Islam di seluruh dunia untuk membentuk satu jaringan “Muslim Moderat”. Inilah kalimatnya: “Pendiri-ber-sama LibForAll C Holland Taylor sedang menghubungkan para pemimpin Muslim moderat da-lam sebuah jaringan mercusuar di dalam dunia Islam yang akan mempromosikan toleransi dan kebebasan berpikir dan ber-ibadah.”
Situs ini pun tanpa tedeng aling-aling menyatakan kelom-pok Islam radikal sebagai kelom-pok yang diilhami setan. Lihat saja halaman berjudul “Sebuah ‘Fatwa Musikal’ Melawan Keben-cian & Terorisme Religius”.
Strategi liberalisasi tersebut, sebagaimana tertera di situsnya, diilhami oleh teladan kultur Jawa kuno, yang menga-lahkan usaha-usaha kaum radikal untuk memusnahkannya 500 tahun yang lalu. “Dalam berbuat demikian, ia menghasilkan varian Islam paling liberal dan toleran yang pernah ditemukan di mana-pun di muka bumi, dan sebuah paradigma untuk mengalahkan ideologi kebencian yang melandasi dan membiakkan terorisme.”
Beberapa programnya se-cara garis besar adalah: “Mendukung berdirinya “Wahid Institute” yang memiliki slogan “Seeding plural and peaceful Islam” dengan ikut mengembangkan pema-haman “Islam Moderat” dan me-nyebarkan gagasan pembaha-ruan di bidang demokrasi, pluralisme, dan toleransi antara Muslim di Indonesia dan juga di seluruh dunia.

Tokoh Berpengaruh TIME 2009 : Pencitraan Tokoh Pro Barat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masuk dalam 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh versi majalah terkemuka dunia TIME edisi Mei 2009. Pemilihan majalah TIME terbagi dalam sejumlah kategori dan Presiden Yudhoyono masuk dalam kategori Leader and Revolutionaries.

Pro-kontra pun muncul. Pantaskah SBY disebut tokoh berpengaruh ? Jelas ada yang mendukung. Tapi tidak sedikit yang menolak. Dari situs www.hizbut-tahrir.or.id banyak komentar yang kontra. Salah seorang pembaca Rie menyatakan : “Negara teladan yang diakui dunia???” Lha mbok lihat tuh berapa jumlah pengangguran, kemiskinan, jumlah kejahatan dan kriminalitas, premanisme, borok-borok korupsi, aborsi, rebutan zakat sampai mati, caleg stress gila sampai bunuh diri, tawuran kampus dan sekolah, pesta miras shabu, … prestasi hukum sekuler seperti ini yang mau dibanggakan?

Pembaca yang lain melihat penghargaan majalah Time bagian dari politik pencitraan SBY sebagai agen Amerika Serikat. Ajeng berkomentar : Ini adalah promosi jelang pilpres 2009. AS berdiri di belakang TIME, berusaha mengorbitkan “kekasihnya” untuk tetap memimpin rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, dengan hukum kufur ala Amerika, untuk menjamin Indonesia tetap dalam kekuasaan AS. Kita tidak boleh bangga. Justru kita harus khawatir, berarti AS makin canggih usahanya menjajah Indonesia, dengan “pura-pura” memberi penghargaan. Ayo, terus dengungkan Syariah dan Khilafah agar umat tahu, sistem yang baik hanyalah Islam, dan pemimpin yang layak dapat penghargaan hanyalah pemimpin yang menerapkan Syariat Islam. Allahu Akbar !!!

Beberapa tokoh yang dianggap berpengaruh versi TIME 2009 memang dikenal orang dekat Paman Sam. Terdapat nama PM Irak Nouri al-Maliki yang dikenal sebagai pemerintah boneka AS. Al Maliki dikenal mendukung penuh perpanjangan pasukan AS di Irak.

Hukum Pemilu Legislatif dan Presiden

بسم الله الرحمن الرحيم

Tidak lama lagi, Indonesia kembali akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) 2009. Pemilu kali ini selain untuk memilih anggota legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat dan Daerah, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD); juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan anggota legislatif akan diselenggarakan pada 9 April 2009. Sedang pemilihan presiden akan diselenggarakan pada awal Juli 2009 untuk putaran pertama, dan pertengahan September 2009 untuk putaran kedua.

Di tingkat pusat, pemilu akan memilih anggota DPR dan DPD di mana keduanya akan secara bersama membentuk MPR. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 hasil amandemen ditetapkan bahwa wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Tentang kewenangan DPR, pada Pasal 11 ayat 2 disebutkan DPR melakukan persetujuan bersama Presiden dalam membuat perjanjian internasional, keuangan negara, dan perubahan atau pembentukan undang-undang. DPR membahas setiap rancangan undang-undang untuk mendapat persetujuan bersama pemerintah (Pasal 20). Jadi, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan; memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20A).

Dengan demikian, anggota legislatif memiliki tiga fungsi pokok, yaitu (1) fungsi legislasi untuk membuat UUD dan UU, (2) melantik presiden/wakil presiden, dan (3) fungsi pengawasan, atau koreksi dan kontrol terhadap pemerintah. Sedangkan tugas Presiden, secara umum adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar, menjalankan segala undang-undang dan peraturan yang dibuat. Berdasarkan fakta ini, hukum tentang pemilu di Indonesia bisa dipilah menjadi dua, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Demokrasi Bukan Jalan Perubahan Hakiki

Kondisi negeri ini meski sudah merdeka dari penjajahan fisik selama lebih dari 63 tahun hingga kini belum juga sampai pada kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat seutuhnya. Sekalipun reformasi sudah berjalan sepuluh tahun kondisi kehidupan rakyat belum juga membaik. Angka kemiskinan masih juga tinggi. Menurut data BPS, angka kemiskinan pada Maret 2008 sebesar 34,97 juta jiwa. Menurut Menkoinfo, jumlah penduduk miskin pada Maret 2009 sebesar 33,714 juta jiwa, dengan tingkat inflasi 9% (Beritaglobal.com).

Reformasi yang digadang-gadang bisa membawa perubahan mendasar dan luas pada kehidupan negeri ini ternyata juga tidak bisa membuahkan hasil yang diharapkan. Hal itu karena reformasi tidak dimaksudkan bagi terjadinya perubahan fundamental, maka keadaan pasca reformasi juga tidak banyak mengalami perubahan. Bila sebelum reformasi tatanan negeri ini bersifat sekularistik, setelah reformasi juga masih tetap sekular. Bahkan keadaan sekarang lebih buruk daripada sebelumnya. Korupsi meningkat tajam, kerusakan lingkungan makin menjadi-jadi, pornografi makin tak terkendali, dan jumlah orang miskin masih tetap tinggi dan sebagainya. Lebih menyedihkan lagi, sumber-sumber kekayaan negeri ini yang semestinya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat justru berpindah ke dalam cengkeraman asing. Aroma pengaruh kekuatan asing pun masih terasa sangat kental di negeri ini. Alhasil, upaya memerdekakan negeri ini secara hakiki belum juga berhasil meski sudah lepas dari penjajahan fisik lebih dari 63 tahun.

Reformasi yang sudah berjalan sepuluh tahun telah berhasil menjadikan negeri ini makin demokratis. Bahkan sekarang negeri ini dianggap sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia –setelah AS dan India-. Meski demikian, nyatanya proses demokrasi yang makin demokratis itu tidak korelatif dengan peningkatan kesejahteraan dan kehidupan rakyat yang baik. Padahal demokrasi dan proses demokratisasi dianggap menawarkan perubahan kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Fakta menunjukkan tawaran itu seperti pepesan kosong alias bohong.

PKS ‘Poligami’ Sri Mulyani?

PKS ‘Poligami’ Sri Mulyani?

R Ferdian Andi R

Sri Mulyani
(inilah.com/Subekti)

INILAH.COM, Jakarta – Ranah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergejolak. Ada ide, PKS mendukung Sri Mulyani Indrawati mendampingi SBY pada paket kandidat capres-cawapres Pemilu 2009. Inikah cara PKS menjadikan Sri Mulyani sebagai ‘istri kedua’?

Ide sejumlah kalangan di PKS menyunting Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi cawapres SBY, jadi ide berani dari partai yang mengklaim bersih, peduli, dan profesional ini. Padahal, Hidayat Nur Wahid selama ini digadang-gadang PKS sebagai capresnya.

Gagasan mengusung Sri Mulyani itu muncul dari mulut salah satu Ketua DPP PKS Zulkifliemansyah. Menurut dia, Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, dapat menjadi kader PKS yang dapat disandingkan menjadi cawapres SBY dalam Pilpres 2009 ini.

“Mungkin Sri Mulyani bisa menjadi kader PKS, sehingga bisa dicalonkan dari PKS untuk berduet dengan SBY,” katanya, usai dikusi ‘Koalisi Setelah Pemilu Legislatif atau Sebelum’ di DPP Partai Golkar, Selasa (10/2).

Meski demikian, gagasan menyandingkan Sri Mulyani dengan SBY dalam Pilpres mendatang hanya menjadi opsi kedua PKS. Karena opsi pertama, PKS masih berupaya menyandingkan mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid untuk mendampingi SBY.

“Memang Pak Hidayat masih merupakan kader terbaik PKS untuk dimajukan dalam Pilpres. Dia masih tetap dijagokan untuk berduet dengan SBY. Tapi siapa tahu Sri Mulyani merapat ke PKS,” katanya. Meski demikian, Zul berharap SBY mencari pasangan wapres dalam Pilpres mendatang berasal dari basis partai politik.

Sri Mulyani dengan PKS sebenarnya tidaklah memiliki jarak yang jauh. Setidaknya di Komisi XI DPR, hubungan kader-kader PKS terjalin hangat dengan Sri Mulyani. Apalagi, kader PKS di komisi itu tergolong cukup menonjol. Sebut saja Zulkieflimansyah, Rama Pratama, dan Andi Rahmat.

Diamnya Para Pemimpin Arab Atas Gaza Adalah Memalukan

Pembantaian besar-besaran atas orang-orang yang kelaparan yang terperangkap dalam kegelapan adalah hal yang sangat memilukan bagi orang yang punya mata untuk melihat dan hati yang berdetak. Kejahatan yang kejam terhadap kemanusiaan ini harus dihentikan karena jika tidak, kita hanya bisa mengangkat tangan tanda putus asa dan menyerahkannya pada prinsip “kekuasaanlah yang benar.” Sebagai manusia, saya jijik oleh ketidakberdayaan atas apa yang disebut sebagai masyarakat internasional. Sebab sesungguhnya, segala undang-undang, konvensi, perjanjian internasional dan badan-badan internasional yang ada tampak tidak berdaya di hadapan agresi Israel yang tidak berperikemanusiaan itu. Sebagai seorang Arab, saya merasa marah dengan sikap diamnya para pemimpin negara-negara Arab dan pemerintahannya. Apakah orang Arab telah begitu lemah sehingga para pemimpin kami itu tidak bisa lagi menyatakan pendapat? Sentimen kemarahan kami tumpah ruah di jalanan tetapi hal itu tidak tercermin oleh pemerintahan Arab.

Ketika Menlu Israel Tzipi Livni ditanya apakah beberapa negara-negara Arab memberikan lampu hijau pada Israel untuk melancarkan serangan-nya di Gaza, ia ragu sebelum berkata, “negara-negara Arab moderat” berbagi tujuan dengan Israel untuk menghancurkan Hamas. Jika ada sebuah kebenaran dari pesan yang diberikannya maka keseluruhan negara Arab sedang dipecundang. Sejak kapan kata “moderat” diterjemahkan menjadi “pengecut?” Apakah untuk menjadi moderat berarti kita harus melepaskan hak-hak kita, meninggalkan keluarga (saudara-saudara) dan mencampakkan martabat kita? Apakah para pemimpin Arab itu lebih memilih permainan untuk saling menyalahkan daripada harus berdiri bahu membahu dengan para korban yang tidak berdaya menentang Presiden Mahmud Abbas yang menaiki sebuah tank Israel sambil melambaikan tangannya? Apakah kita layak mensejajarkan diri kita dengan para pahlawan seperti Umar bin Khattab, Khalid Bin Al-waleed, Ibnu-Zeyiad Tariq, Al-Mu’tassem Billah, Salahuddin atau orang-orang yang berani kehilangan nyawanya pada perang tahun 1948, 1967 dan 1973 untuk membela tanah Arab dan kehormatannya? Mereka harus kembali ke liang kubur mereka. Kita tidak layak menuntut kehormatan jika kita tidak menghormati diri kita dan sejarah kita sendiri.